PT Bumi Sentosa Jaya Tersangka Korporasi, Kejagung Telusuri 6 Korporasi Tambang yang Dikaitkan dengan AK

HARIANINDONESIARAYA.COM – Mengapa Kejaksaan Agung menyebut nama pengusaha AK ketika menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi?

Apa hubungan pemilik manfaat dengan dugaan aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan perizinan?

Apakah penetapan PT BSJ sebagai tersangka juga otomatis membuat pengendali bisnisnya berstatus tersangka?

Penetapan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi membuka perhatian terhadap struktur kepemilikan dan pengendalian bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kejaksaan Agung menduga korporasi tersebut melakukan aktivitas pertambangan dan penjualan nikel secara melawan hukum selama periode penyidikan 2013–2025.

Dalam perkara ini, sosok AK disebut sebagai pengendali dan penerima manfaat kegiatan usaha PT BSJ serta sejumlah korporasi pertambangan lainnya.

Beneficial Owner Menjadi Bagian Penting Penelusuran Kasus

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengungkapkan PT BSJ dikelola oleh sosok berinisial AK.

“Salah satu owner (pemilik) yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner (pemilik manfaat),” kata Anang.

Sejumlah media nasional mengidentifikasi sosok AK tersebut sebagai Arif Kurniawan.

Penyebutan beneficial owner menunjukkan penyidik menaruh perhatian terhadap pihak yang diduga mengendalikan korporasi dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan.

Namun, penyebutan nama sebagai pemilik manfaat tidak otomatis membuktikan keterlibatan pidana seseorang.

PT BSJ Diduga Tetap Menambang Setelah Izin Berakhir

Alasan utama PT BSJ menjadi tersangka korporasi adalah dugaan aktivitas penambangan nikel setelah masa berlaku IUP berakhir.

Anang Supriatna mengatakan, “PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan.”

Penyidik juga mendalami dugaan penambangan di kawasan hutan lindung dan penggunaan dokumen IUP untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin korporasi.

Selain itu, PT BSJ diduga memberikan uang kepada penyelenggara negara untuk menghindari evaluasi dan verifikasi dokumen perizinan.

Jejak Pengendalian AK Terhubung dengan Enam Korporasi

Kejaksaan Agung mengungkap enam korporasi yang diduga berada dalam kendali AK, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.

Lima korporasi yang luas IUP-nya dirinci penyidik memiliki wilayah gabungan sekitar 5.198 hektare.

PT HJ disebut dikelola melalui holding PT DAA bersama LEI.

Pada Senin, (09/11/2026), penyidik menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan PT ANI, PT KAA, PT AMI, dan PT AMID di Sulawesi Tenggara.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk menelusuri hubungan aktivitas korporasi, dokumen perizinan, dan barang bukti elektronik dengan kegiatan PT BSJ.

Kejagung Telusuri Dokumen, Uang, dan Transaksi Korporasi

Dalam rangkaian penggeledahan di Jakarta pada 5 November 2026, penyidik menyita uang tunai Rp11,2 miliar dan Rp595 juta dari dua lokasi.

Penyidik juga mengamankan dokumen, laptop, telepon genggam, CCTV, serta perangkat elektronik lainnya.

Sementara penggeledahan di Sulawesi Tenggara pada 9 November 2026 menghasilkan penyitaan dokumen RKAB, IPPKH, dan perangkat elektronik.

Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka, penyidik telah memeriksa 36 saksi dan mengumpulkan alat bukti yang telah memperoleh persetujuan penyitaan dari pengadilan negeri.

Status Korporasi dan Pengusaha Harus Dibedakan

PT BSJ dijerat dengan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pasal terkait tindak pidana korupsi, pemberian suap, serta pertanggungjawaban pidana korporasi.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar pada 6 November 2026 menyatakan AK belum ditetapkan sebagai tersangka.

Karena itu, pembuktian terhadap PT BSJ tidak boleh disamakan dengan pembuktian kesalahan individu yang disebut sebagai pengendali atau penerima manfaat.

Perkembangan perkara ini akan menguji sejauh mana penyidik dapat membuktikan hubungan antara aktivitas korporasi, pengendalian bisnis, aliran keuntungan, dan dugaan keterlibatan penyelenggara negara.**