Jaga Kepercayaan Investor dan Lindungi Aset Masyarakat, Pemerintah Perkuat Reformasi Pasar Modal

Perkembangan pasar modal yang semakin erat kaitannya dengan aktivitas investasi masyarakat perlu untuk didukung dengan penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan secara berkelanjutan. Pemerintah memandang reformasi pasar modal sebagai langkah penting untuk memastikan pasar keuangan nasional semakin kredibel, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang berinvestasi. Pemerintah terus mendorong reformasi pasar modal melalui penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan efektivitas penegakan aturan, serta perluasan edukasi dan literasi keuangan.

Untuk memperoleh masukan sekaligus mengidentifikasi langkah tindak lanjut dalam memperkuat reformasi pasar modal Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan pertemuan konsultatif bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perwakilan emiten, di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11).

“Indonesia sangat berkomitmen untuk melakukan reformasi yang diperlukan bagi pasar keuangan kita, termasuk pasar modal. Reform-reform ini tidak hanya untuk menjawab keinginan investor, kita juga mendengar keinginan investor, tapi yang lebih penting, karena kita mengerti bahwa pasar modal dan keuangan kita menjadi elemen instrumental dari ekonomi kita,” ungkap Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah mendorong tiga aspek utama penguatan reformasi pasar modal, salah satunya yakni peningkatan nilai perusahaan (corporate value) atau value up dengan mengacu pada praktik reformasi tata kelola perusahaan di Jepang dan Korea Selatan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola emiten, serta optimalisasi efisiensi penggunaan modal (capital efficiency) untuk mendorong kinerja dan nilai perusahaan sehingga semakin menarik bagi investor.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga menghimpun berbagai masukan mengenai kebijakan di sektor ekonomi riil yang dapat mendukung peningkatan nilai emiten, antara lain melalui kebijakan perpajakan, bea masuk, dan pengembangan energi hijau. Berbagai masukan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif bagi dunia usaha dan pasar modal.

Selanjutnya, Pemerintah juga melakukan penguatan dan percepatan pada aspek penegakan aturan (enforcement) terhadap ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. Pemerintah mendorong agar tindak lanjut atas keputusan dan penanganan berbagai persoalan di pasar modal dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif, dengan mempertimbangkan praktik terbaik di negara lain. Selain itu, penguatan komunikasi kepada publik mengenai berbagai langkah pengawasan dan keputusan yang telah dilakukan juga menjadi perhatian agar pemahaman masyarakat terhadap upaya pengawasan pasar modal semakin optimal.

Lebih lanjut, aspek lainnya terkait dengan peningkatan edukasi dan literasi pasar modal bagi para pemegang saham (shareholders) maupun investor. Hal tersebut penting mengingat partisipasi masyarakat di pasar keuangan terus berkembang dan pasar modal semakin memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan, tetapi juga sebagai salah satu instrumen investasi dan penyimpanan aset masyarakat. Stabilitas dan penguatan pasar modal menjadi perhatian penting pemerintah karena turut berkaitan dengan perlindungan dan keberlanjutan nilai aset masyarakat yang berinvestasi.

“Kami melihat pasar modal ini bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita. Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset masyarakat yang sudah masuk di bursa. Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara. Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya,” pungkas Wamenko Dradjad.

Menutup pernyataan, Wamenko Dradjad mengundang para investor asing untuk menyampaikan masukan maupun kendala yang dihadapi dalam berinvestasi di Indonesia, serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung reformasi pasar modal nasional. Pemerintah siap berkoordinasi dengan seluruh pihak guna menindaklanjuti berbagai masukan dan memastikan pasar keuangan Indonesia semakin transparan, kredibel, dan terpercaya.

“If you have any concerns, please feel free to contact us in the Kemenko Perekonomian, OJK, BEI, and we will do our utmost to address all your concerns. We look forward to working with you for the mutual benefits of your institutions and also for our country,” jelas Wamenko Dradjad.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Direktur Utama BEI beserta jajaran, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek (DPLE) OJK, Direktur Utama KPEI beserta jajaran, Direktur Utama KSEI beserta jajaran, Ketua APEI beserta jajaran, Wakil Ketua AEI beserta jajaran, serta perwakilan emiten. (dft/tam)

Sumber: ekon.go.id