Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan dukungan untuk memulihkan kegiatan ekonomi. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite di Jakarta, Rabu (11/11). Dalam rapat tersebut, Komite membahas wacana peningkatan target KUR tahun 2026 menjadi Rp325 triliun serta usulan Rencana Tahunan Penyaluran (RTP) Kredit Program tahun 2027. Rapat juga membahas relaksasi bagi debitur KUR yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk rencana pemberian keringanan suku bunga/marjin KUR pada 2027–2028.
Penguatan akses pembiayaan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan akses pembiayaan yang adil dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Melalui Kredit Program, Pemerintah mendorong usaha rakyat agar terus tumbuh, semakin produktif, mampu menyerap tenaga kerja, dan naik kelas. Upaya ini sekaligus mendukung agenda Asta Cita untuk membangun perekonomian yang inklusif dan berkeadilan.
Sepanjang 2026, manfaat Kredit Program semakin dirasakan oleh pelaku usaha di berbagai daerah. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran Kredit Program mencapai Rp300,8 triliun, atau 89,2% dari plafon yang telah didistribusikan sebesar Rp337,4 triliun. Dari jumlah tersebut, 68,1% disalurkan ke sektor produksi (di luar perdagangan). Kualitas pembiayaan juga tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sebesar 2,14% per 30 September 2026. Sebagai tulang punggung Kredit Program, KUR mencatat realisasi Rp271,3 triliun dengan jangkauan 4,2 juta debitur. Jangkauan KUR juga diperluas melalui KUR Syariah yang menyediakan pembiayaan sesuai prinsip syariah, serta KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) yang membantu membiayai proses penempatan calon pekerja migran ke luar negeri. Seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan, Pemerintah mengusulkan peningkatan target penyaluran KUR 2026 dari Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun.
Program lainnya turut memperkuat dukungan bagi sektor produktif. Hingga 31 Oktober 2026, Kredit Program Perumahan (KPP) telah disalurkan sebesar Rp29,2 triliun kepada hampir 120 ribu debitur untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah. Kredit Alsintan dengan nilai penyaluran Rp197,8 miliar telah menjangkau 285 debitur guna mendukung penyediaan alat dan mesin pertanian modern. Sementara itu, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) senilai Rp146 miliar telah dimanfaatkan oleh 63 debitur untuk memperkuat usaha sekaligus menjaga keberlanjutan lapangan kerja.
“Kredit Program merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Antusiasme masyarakat terhadap KUR terus meningkat. Karena itu, Pemerintah terus memperluas ruang pembiayaan sesuai kebutuhan sektoral sebagai dukungan kepada program prioritas Presiden, baik tahun ini maupun tahun depan. Kami berharap semakin banyak usaha rakyat yang tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan naik kelas,” ujar Menko Airlangga.
Memasuki 2027, Komite Kebijakan menetapkan target penyaluran Kredit Program sebesar Rp386,9 triliun. KUR direncanakan memperoleh porsi terbesar, yakni Rp325 triliun. Untuk memperkuat pembiayaan di sektor pertanian, Pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Pertanian (KUP) dengan target penyaluran Rp1,3 triliun, yang terdiri atas KUP Alsintan sebesar Rp300 miliar dan KUP Peternakan sebesar Rp1 triliun. KUP merupakan pengembangan Kredit Alsintan, dengan cakupan pembiayaan yang diperluas hingga usaha peternakan. Target penyaluran program lainnya meliputi KIPK sebesar Rp600 miliar, KPP sebesar Rp30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) sebesar Rp30 triliun. Target penyaluran Kredit Program tahun 2027 akan dievaluasi setiap kuartal oleh Komite Kebijakan dan dapat dioptimalkan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan penyaluran Kredit Program pada 2027, Komite juga membahas pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung akses KUR serta perluasan akses pembiayaan bagi nelayan.
Perhatian Pemerintah juga tertuju pada debitur KUR yang terdampak gempa di NTT. Komite menyepakati pemberian relaksasi melalui restrukturisasi kredit berupa pemberian masa tenggang dan/atau perpanjangan tenor. Kebijakan ini dapat mulai diterapkan tahun ini, didukung ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membuka ruang restrukturisasi hingga tiga tahun di wilayah terdampak. Selain restrukturisasi, suku bunga/marjin KUR bagi debitur terdampak diringankan menjadi 0% pada 2027 dan 3% pada 2028, dengan dukungan pagu subsidi bunga/subsidi marjin reguler. Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan. Relaksasi ini diharapkan dapat memberi ruang bagi debitur untuk menata kembali kondisi keuangan dan memulihkan kegiatan usaha pascabencana.
Pelaksanaan Kredit Program juga didukung oleh kebijakan fiskal yang kuat dan tata kelola yang akuntabel. Sejalan dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan anggaran subsidi KUR tahun 2026, Pemerintah meningkatkan target penyaluran KUR dari Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun. Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian pagu anggaran subsidi untuk pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) KUR Generasi I guna menyelesaikan tagihan yang telah selesai diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, tagihan yang masih dalam proses verifikasi akan diperhitungkan dalam anggaran 2027. Langkah ini memberikan kepastian bagi lembaga penjamin/asuransi KUR dan mitra pelaksana.
“Negara hadir bukan hanya dengan membuka akses permodalan, tetapi juga memastikan setiap rupiah subsidi sampai kepada pihak yang berhak. Pemerintah berkomitmen menunaikan kewajibannya, disertai pengawasan yang terus diperkuat agar Kredit Program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Hadir pula perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, BPKP, serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan kuatnya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat ekosistem Kredit Program bagi usaha produktif. (dep1/nov/iqb/tam)
Sumber: ekon.go.id
