SEKILAS INFO
- Restitusi pajak melalui pengembalian pendahuluan bertujuan mempercepat pelayanan kepada wajib pajak yang memenuhi syarat.
- DJP meneliti kelengkapan formal dan aspek perpajakan untuk memastikan ketepatan pemberian fasilitas pengembalian.
- Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tetap dapat diproses melalui mekanisme pemeriksaan perpajakan.
JEJAKSUMSEL.COM – Apakah wajib pajak yang mengalami kelebihan pembayaran pajak otomatis berhak menerima pengembalian dana dari negara?
Mengapa DJP tetap melakukan penelitian sebelum menyetujui restitusi?
Bagaimana mekanisme baru dalam PMK 28/2026 menentukan kelayakan penerima fasilitas pengembalian pendahuluan?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap menerapkan persyaratan dan penelitian sebelum memberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Mei 2026.
Melalui beleid ini, pemerintah memberikan jalur restitusi lebih cepat kepada tiga kelompok wajib pajak, tetapi tetap mensyaratkan pemenuhan ketentuan formal dan aspek perpajakan yang relevan.
Baca Juga: Tiga Kali KKP Kontrak Korporasi Raffi Ahmad, ICW Soroti Pengadaan Influencer Senilai Rp10,8 Miliar
Kelebihan Pembayaran Pajak Tidak Otomatis Dikembalikan
Memiliki kelebihan pembayaran pajak tidak serta-merta membuat wajib pajak memperoleh fasilitas pengembalian pendahuluan.
PMK 28/2026 membatasi fasilitas tersebut untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.
Masing-masing kelompok harus memenuhi ketentuan yang menjadi dasar pemberian fasilitas sebelum permohonan diproses lebih lanjut.
Baca Juga: Layanan MotionBank MNC Bank (BABP) Masih Dipulihkan, Ini Respons LPS dan Langkah Manajemen
DJP Meneliti Persyaratan Formal dan Aspek Perpajakan
Dalam mekanisme pengembalian pendahuluan, DJP melakukan penelitian untuk memastikan persyaratan formal dan aspek perpajakan yang berkaitan dengan permohonan telah terpenuhi.
Proses tersebut menjadi instrumen untuk memastikan fasilitas restitusi diberikan kepada wajib pajak yang memang memenuhi ketentuan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan, “Penyempurnaan kebijakan ini bertujuan agar fasilitas pengembalian pendahuluan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.”
PKP Berisiko Rendah Mendapat Kepastian Satu Bulan
Salah satu ketentuan penting dalam PMK 28/2026 adalah batas waktu penerbitan keputusan pengembalian pendahuluan bagi PKP berisiko rendah.
DJP wajib menerbitkan keputusan pengembalian pendahuluan atau pemberitahuan atas permohonan paling lama satu bulan sejak permohonan diterima.
Ketentuan ini memberikan kepastian administratif bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, sekaligus mempercepat proses pemenuhan hak perpajakan.
Baca Juga: Pengadaan Jasa Influencer RANS Rp14,69 Miliar, ICW Pertanyakan Relevansi dengan Program Kementerian
Jalur Pemeriksaan Tetap Menjadi Alternatif
Wajib pajak yang tidak menggunakan fasilitas pengembalian pendahuluan atau tidak memenuhi persyaratan tetap dapat memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui jalur pemeriksaan.
Artinya, pemerintah tetap menyediakan mekanisme restitusi bagi wajib pajak di luar tiga kelompok penerima fasilitas pengembalian pendahuluan.
Inge Diana Rismawanti menambahkan, “Regulasi ini menunjukkan komitmen DJP dalam mendorong keadilan dan kemudahan layanan perpajakan melalui penentuan kriteria yang lebih terukur serta proses yang semakin akuntabel.”
PMK 28/2026 menegaskan bahwa percepatan restitusi pajak harus berjalan beriringan dengan kepatuhan, penelitian administrasi, dan pengawasan perpajakan.****
