HARIANINDONESIARAYA.COM – Bagaimana nasib investor yang masih memiliki saham 18 emiten ketika Bursa Efek Indonesia (BEI) menghapus pencatatannya pada 10 November 2026?
Apakah kewajiban buyback sudah benar-benar dijalankan oleh korporasi yang sahamnya akan dikeluarkan dari bursa?
Siapa yang memastikan kepentingan pemegang saham publik tetap diperhatikan ketika perdagangan saham tersebut tidak lagi berlangsung di BEI?
Pertanyaan mengenai perlindungan investor mengemuka menjelang delisting 18 emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), terutama setelah data terbaru menunjukkan baru dua emiten mengumumkan rencana buyback dan satu di antaranya telah merealisasikan pembelian kembali saham.
Berdasarkan pemberitaan, sebanyak 16 emiten belum menyampaikan keterbukaan informasi rencana buyback kepada publik menjelang batas akhir pelaksanaan pembelian kembali saham.
Buyback Saham Menjadi Perhatian Karena Masih Ada Investor Publik
Kewajiban pembelian kembali saham menjadi penting karena penghapusan pencatatan tidak serta-merta menghapus kepemilikan investor terhadap saham korporasi.
Data kepemilikan saham yang dihimpun Katadata menunjukkan sejumlah emiten dalam daftar delisting masih mempunyai porsi saham publik atau free float yang cukup besar.
PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), misalnya, memiliki free float sebesar 86,18%, sedangkan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) tercatat memiliki 78,78%.
Adapun PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex memiliki free float 39,89%, dengan investor Lo Kheng Hong tercatat masih menguasai 1,02% saham korporasi tersebut.
Batas Akhir Buyback Saham Jatuh Pada 9 November 2026
BEI sebelumnya menetapkan kewajiban penyampaian keterbukaan informasi rencana buyback paling lambat 10 Mei 2026.
Periode pelaksanaan pembelian kembali saham berlangsung mulai 11 Mei hingga 9 November 2026, sehingga Senin, 9/11/2026, menjadi hari terakhir pelaksanaan sesuai jadwal bursa.
Minimnya pengumuman rencana buyback menjelang tenggat tersebut menimbulkan perhatian mengenai kepastian pelaksanaan kewajiban oleh emiten yang akan delisting.
BEI Telah Memberikan Kesempatan Perbaikan Sebelum Delisting
Sebelum mengambil keputusan penghapusan pencatatan, BEI menyatakan telah menjalankan proses pembinaan, mendorong perbaikan kinerja, dan memberikan kesempatan kepada korporasi untuk memulihkan kondisi usaha.
Bursa juga melakukan pemantauan dan mengumumkan potensi delisting terhadap emiten yang mengalami suspensi selama enam bulan, disertai pengingat setiap enam bulan.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan keputusan penghapusan pencatatan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-N.
“Itu dengan berbagai kriteria, tapi sudah sesuai dengan ketentuan,” ujar Jeffrey Hendrik di Gedung BEI, Jakarta, Senin, 9/11/2026.
Delisting Tidak Menghapus Kewajiban Korporasi Terhadap Investor
Delisting 18 emiten terdiri atas tujuh korporasi yang dinyatakan pailit dan 11 emiten yang sahamnya telah disuspensi lebih dari 50 bulan.
Ketujuh emiten berstatus pailit adalah COWL, MTRA, SRIL, TOYS, SBAT, TDPM, dan TELE, sedangkan kelompok suspensi berkepanjangan meliputi LCGP, SUGI, MABA, LMAS, GOLL, SKYB, ENVY, PLAS, TRIL, UNIT, dan DUCK.
Jeffrey menegaskan kewajiban buyback harus tetap mengikuti ketentuan bursa dengan mengatakan, “Oh iya, tentu akan diatur di dalam ketentuan terkait dengan kewajiban buyback tersebut. Harus diikutin.”
Bagi investor, persoalan utama bukan hanya kapan saham dihapus dari BEI, tetapi juga bagaimana kewajiban buyback dan hak pemegang saham diselesaikan secara transparan.****
