Komite III DPD RI menyoroti sejumlah permasalahan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Masih terbatasnya ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah 3T mencerminkan belum optimalnya pemerataan layanan MBG bagi anak-anak di wilayah tersebut.
Isu tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10). Beberapa anggota Komite III DPD RI menggarisbawahi persoalan MBG di daerah 3T, mulai dari belum meratanya SPPG, tantangan geografis, hingga disparitas harga bahan baku di daerah seperti NTT, Papua, dan Maluku.
Tidak meratanya SPPG di Papua Barat Daya disoroti oleh Hartono, Senator Provinsi Papua Barat Daya. Ia menjelaskan bahwa beberapa kabupaten di provinsi tersebut masih memiliki wilayah yang belum tercakup layanan SPPG.
“Saat ini ada sebanyak 12.000 penerima manfaat di Provinsi Papua Barat Daya, itupun secara persentase belum sampai 10% dan masih di daerah perkotaan. Untuk daerah-daerah pinggir dan pedalaman masih belum menjadi prioritas,” ucap Hartono.
- Gerindra Desak Bareskrim Usut Dalang Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
- Habiburokhman Terima DIM RUU Perampasan Aset dari Pemerintah, Soroti Pengaturan Pidana Mati bagi Koruptor
- DPD RI Goes to School: Ning Lia Istifhama, Mengajak Pelajar Melek Konstitusi, Cerdas Digital, dan Berani Menyuarakan Aspirasi Daerah
Selain belum meratanya SPPG di daerah 3T, Senator DPD RI dari Provinsi Papua Pegunungan Arianto Kogoya menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum terdata dengan baik.
“Saya menemukan masih banyak masyarakat yang tidak terdata ‘by name by address,’ karena tidak sedikit dari mereka yang tidak punya KTP. Selain itu, kami juga merasa masih belum mendapatkan manfaat MBG dengan maksimal, di Papua Pegunungan hanya ada 14 SPPG dan itupun masih di wilayah-wilayah yang sedikit bagus, masih ada 5 kabupaten yang tidak tercover,” jelas Arianto.
Senator asal NTT, Maria Stevi, menyatakan bahwa salah satu persoalan nyata di lapangan adalah kondisi geografis yang kompleks. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi MBG kepada penerima manfaat di sejumlah wilayah belum dapat berjalan secara optimal.
“Masalah yang saya lihat di lapangan adalah geografis yang unik, khususnya di NTT karena wilayahnya banyak gunung dan perbukitan. Secara jarak memang masuk, tetapi karena penerima manfaat ini letaknya di bukit, sehingga mereka terpaksa tidak bisa menerima MBG,” ujar Maria.
Selain persoalan geografis, disparitas harga bahan baku juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Menurut Senator asal Maluku Ana Latuconsina, terdapat perbedaan daya beli anggaran menu MBG antara Jawa dan Maluku akibat perbedaan harga bahan baku.
“Yang saya lihat MBG di Jawa itu dengan uang 10 ribu menunya bisa bagus, karena harga bahan baku lebih murah ketimbang 10 ribu di Maluku. Nantinya mohon untuk dapur-dapur yang akan didirikan di Maluku harus diperhatikan supaya kualitasnya sama baik dengan di Jawa,” jelas Ana Latuconsina.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa 3.318 SPPG di wilayah 3T masih dalam proses pengembangan, sementara 26.476 SPPG di wilayah aglomerasi dan 3T telah beroperasi per 6 Oktober 2026. BGN memprioritaskan dan melaksanakan secara bertahap operasional SPPG di 3T dengan mempertimbangkan kesiapan daerah serta berbagai kendala yang ada, dalam rangka pemerataan layanan MBG yang ditargetkan mencakup 480 SPPG di wilayah 3T.
“Kami melakukan prioritas dan bertahap dalam mengoperasionalkan SPPG di daerah 3T. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, ketersediaan SDM dan ahli gizi, rantai pasok, disparitas harga, hingga risiko cuaca ekstrem menjadi bagian yang harus kami adaptasi dalam pelaksanaan layanan MBG di daerah 3T,” ujar Agustina.
BGN juga menyiapkan regulasi untuk mendorong SPPG memanfaatkan pemasok dan pangan lokal dalam pemenuhan menu MBG. Langkah tersebut diharapkan dapat menyesuaikan pelaksanaan program dengan karakteristik daerah sekaligus memperkuat pemanfaatan potensi pangan yang tersedia di masing-masing wilayah.
Komite III DPD RI menilai berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam evaluasi pelaksanaan program MBG, khususnya untuk memastikan pemerataan manfaat hingga ke daerah 3T. Komite III mendorong BGN memperkuat penyebaran SPPG, menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi geografis dan karakteristik daerah, serta memastikan ketersediaan dan kualitas bahan pangan agar seluruh anak di daerah 3T dapat memperoleh manfaat MBG secara optimal.
Sumber: dpd.go.id
