Berantas Rabies di Bali, Kemenko PMK Pacu Pendekatan ‘One Health’ Berbasis Kearifan Lokal

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui pendekatan One Health guna memberantas penyebaran rabies di Provinsi Bali, sebagai wujud nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin keamanan kesehatan masyarakat.

Langkah taktis penguatan tersebut dipaparkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Sukadiono, didampingi Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting, Jelsi Natalia Marampa, dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) dan Evaluasi Asesmen Pencegahan Zoonosis di Denpasar, pada Kamis (15/10/2026).

Menegaskan urgensi penanganan infeksi tersebut, Sukadiono menuntut agar pencegahan rabies tidak lagi berjalan secara ego sektoral, melainkan harus mengintegrasikan pilar kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan hidup secara bersamaan di bawah kerangka One Health.

“Pencegahan dan pengendalian rabies tidak dapat menjadi tanggung jawab satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan aktif masyarakat agar perubahan perilaku benar-benar terwujud secara nyata, mulai dari tingkat keluarga hingga individu,” tegas Sukadiono.

Integrasi kebijakan ini mendesak dilakukan mengingat rabies masih menjadi ancaman serius yang berakibat fatal apabila telah memunculkan gejala klinis. Terlebih, sebagai destinasi pariwisata yang menjadi wajah Indonesia di mata internasional, penciptaan ekosistem lingkungan Bali yang aman dari zoonosis menjadi prioritas lintas kementerian.

Sebagai solusi percepatan di lapangan, pemerintah mendorong optimalisasi modal sosial yang telah mengakar kuat di masyarakat Bali. Keberadaan desa adat, banjar, dan semangat gotong royong dinilai sebagai motor penggerak paling efektif untuk menyosialisasikan bahaya rabies di akar rumput. Keterlibatan tokoh agama dan perangkat desa menjadi instrumen strategis dalam memperluas edukasi kepada pemilik hewan peliharaan.

Penyelenggaraan FGD dan evaluasi ini dirancang bukan sekadar sebagai pemenuhan laporan administratif, melainkan untuk memetakan kesenjangan kebijakan, menakar komitmen antar-OPD di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Badung, serta merumuskan rekomendasi penanganan yang terukur.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor berbasis kearifan lokal ini, Kemenko PMK memastikan pemerintah terus merapikan tata kelola pencegahan penyakit menular agar ketahanan kesehatan masyarakat dapat terbangun secara tangguh, berkesinambungan, dan terbebas dari ancaman zoonosis.

Sumber: kemenkopmk.go.id