Darori Wonodipuro Dorong Karet Masuk Skema BPDP untuk Tingkatkan Nilai Tambah Petani

Kapoksi Gerindra Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mendorong penguatan sektor perkaretan nasional melalui transformasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, komoditas karet tidak seharusnya hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi perlu dikembangkan melalui industri pengolahan agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah.

Darori mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia. Namun, struktur perkebunan karet nasional masih banyak ditopang oleh perkebunan rakyat, sehingga keberlangsungan sektor tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan jutaan keluarga petani.

Karena itu, menurut dia, pembenahan tata kelola perkebunan karet perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menyelesaikan persoalan kebun masyarakat yang berada di dalam atau bersinggungan dengan kawasan hutan.

“Karet ini sebagai dasar pembuatan furnitur, namun kenyataannya banyak perkebunan karet yang masuk kawasan hutan sehingga sering menimbulkan polemik, masalahnya banyak masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya disana. Sehingga nanti akan kita atur dulu permasalahannya dan dibahas bersama Kementerian terkait.”, tuturnya dalam rapat Komisi IV DPR dengan APKRAINDO, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait agar aspek tata kelola kawasan dapat dibenahi tanpa mengabaikan masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari perkebunan karet.

Selain persoalan tata kelola lahan, Darori mendorong sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kembali sektor perkaretan nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan memasukkan komoditas karet ke dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Ia menilai keberadaan skema pengelolaan dana perkebunan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pengembangan sektor karet, mulai dari peningkatan kualitas produksi hingga penguatan industri pengolahan.

“Sekarang dana karet itu masuk ga dalam peraturan undang-undang, apabila tidak kami akan segera merekomendasikan bersama Kementerian yang ada. Sebab, apabila tidak ada pengelolaan karet akan sulit mencapai kemakmuran”, tutur Politisi Gerindra ini.

Darori menekankan bahwa dukungan terhadap sektor karet juga harus diikuti dengan pembenahan dari tingkat produksi. Kualitas karet yang dihasilkan petani perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi standar yang dibutuhkan industri.

Peningkatan mutu produksi, menurutnya, menjadi penting agar karet rakyat tidak hanya memiliki nilai jual yang lebih baik, tetapi juga dapat terserap lebih luas oleh industri pengolahan di dalam negeri.

Penguatan sektor hilir juga dinilai diperlukan agar komoditas karet tidak berhenti pada penjualan bahan mentah. Pengembangan berbagai produk manufaktur berbasis karet diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar sekaligus memperkuat keterkaitan antara petani dan industri nasional.

Dengan perbaikan kualitas produksi, tata kelola perkebunan, serta penguatan industri hilir, posisi tawar petani diharapkan semakin meningkat. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat daya saing industri karet Indonesia di pasar global dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani.

Sumber: fraksigerindra.id