Irman Gusman Dorong Padang Panjang Kapitalisasi Kekuatan Diaspora untuk Pembangunan Daerah

Senator RI Sumatera Barat, Irman Gusman, mendorong Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mengubah paradigma pembangunan dengan tidak hanya bergantung pada kemampuan APBD, tetapi juga mengoptimalkan kekuatan jaringan perantau dan diaspora.

Hal itu disampaikan mantan Ketua DPD RI dua periode itu dalam diskusi bersama jajaran Pemko Padang Panjang di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (3/9/2026).

Diskusi yang berlangsung interaktif dan konstruktif itu, dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Alek Saputra, Plt. Sekda, Kepala Bappeda, para asisten, serta kepala dinas di lingkungan Pemko Padang Panjang.

Irman Kemudian mengatakan bahwa Padang Panjang memiliki modal sosial dan jaringan perantau yang besar dan dapat dikapitalisasi menjadi kekuatan investasi, pengetahuan, jejaring usaha, dan pembangunan daerah.

“Mindset kita harus berubah. Jangan hanya bertanya berapa uang yang bisa dibelanjakan melalui APBD, tetapi berapa besar modal dan sumber daya yang mampu kita kelola untuk menciptakan nilai tambah,” kata Ketua Dewan Pengawas DPP IKM itu.

Lebih lanjut, tokoh nasional kelahiran Padang Panjang itu kemudian mencontohkan China dan India yang mampu memanfaatkan kekuatan diaspora sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi.

Menurutnya, Sumatera Barat yang memiliki tradisi merantau semestinya mampu membangun model serupa sesuai dengan karakter daerah.
“Diaspora jangan hanya menjadi kebanggaan, tetapi harus dikapitalisasi menjadi kekuatan pembangunan daerah,” tegas Irman.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra mengakui bahwa ruang fiskal daerah masih terbatas.

Sebagai informasi, APBD sebelum perubahan tercatat sekitar Rp514,42 miliar, dengan PAD Rp136,79 miliar dan pendapatan transfer Rp377,63 miliar.

“Sekitar 73 persen pendapatan daerah masih bersumber dari transfer. Karena itu, kebijakan fiskal harus mempertimbangkan karakteristik daerah dan kemampuan fiskal pemerintah daerah,” ujar Hendri.

Kondisi tersebut membuat Pemko masih harus memberikan porsi besar pada belanja rutin dan belanja wajib.

Menanggapi hal tersebut, Irman menilai keterbatasan fiskal justru menjadi alasan bagi daerah untuk lebih inovatif dalam menggerakkan sumber daya di luar APBD.

Pemerintah daerah, lanjut Irman, harus berperan sebagai penggerak yang mampu mempertemukan aset daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan jaringan perantau.

“Kekuatan sebuah daerah bukan hanya sebesar APBD-nya, tetapi seberapa besar sumber daya yang mampu dihimpun, dikelola, dan dikonversi menjadi kesejahteraan masyarakat,” pungkas ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah itu.

Sumber: dpd.go.id