Kredit Rp40 Triliun untuk Grup Jhonlin Haji Isam, Bank Mandiri Andalkan Arus Kas Operasional dan Dividen

Avatar photo

Selasa, 27 Oktober 2026 - 13:56 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Kasus kredit Bank BJB KCK Banten menjadi perhatian setelah audit BPK menghitung kerugian negara sebesar Rp8.702.482.852. Perkara yang bermula pada 2019 ini berkaitan dengan fasilitas kredit konstruksi kepada PT Aryando Sejahtera Abadi yang kemudian mengalami kemacetan pembayaran. (bankmandiri.co.id)

Kasus kredit Bank BJB KCK Banten menjadi perhatian setelah audit BPK menghitung kerugian negara sebesar Rp8.702.482.852. Perkara yang bermula pada 2019 ini berkaitan dengan fasilitas kredit konstruksi kepada PT Aryando Sejahtera Abadi yang kemudian mengalami kemacetan pembayaran. (bankmandiri.co.id)

HARIANINDONESIARAYA.COM – Bagaimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) memastikan PT Jhonlin Baratama mampu membayar fasilitas kredit yang plafonnya mencapai Rp40 triliun?

Seberapa besar ketahanan pembayaran debitur apabila harga batu bara turun, produksi melemah, atau arus kas operasional dan dividen anak korporasi menyusut?

Apakah mekanisme pemantauan kredit, pengujian sensitivitas, dan jaminan saham cukup untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis?

Bank Mandiri menyatakan kemampuan membayar PT Jhonlin Baratama menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pemberian fasilitas kredit, dengan plafon Rp40 triliun dan realisasi penggunaan Rp17 triliun berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (26/10/2026).

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menjelaskan pembiayaan tersebut ditujukan untuk kebutuhan belanja modal dan pengembangan usaha Grup Jhonlin di industri batu bara serta sektor penunjangnya.

“Bank memberikan fasilitas kredit tersebut dengan mempertimbangkan prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar serta memperhitungkan kemampuan self financing debitur terhadap kebutuhan perusahaan dan grup usaha,” kata Adhika dalam keterbukaan informasi kepada BEI.

Arus Kas Operasional dan Dividen Anak Korporasi Menjadi Sumber Utama Pembayaran Kredit Jhonlin

BMRI menyebut sumber utama pembayaran kembali fasilitas kredit berasal dari arus kas operasional PT Jhonlin Baratama dan dividen yang diterima debitur dari anak korporasi dalam grup usaha.

Bank menyatakan telah memperhitungkan kapasitas pembayaran debitur dan grup usaha, termasuk melalui analisis sensitivitas terhadap perubahan harga serta produksi batu bara.

Pengujian Skenario Harga Batu Bara Menjadi Bagian dari Analisis Risiko Pembayaran Kredit

Analisis sensitivitas dilakukan untuk menilai kemampuan debitur memenuhi kewajiban ketika terjadi perubahan kondisi usaha, khususnya pergerakan harga batu bara dan produksi dari kegiatan usaha eksisting Grup Jhonlin.

Pengujian tersebut menjadi bagian penting dalam menilai ketahanan pembayaran kredit, meskipun hasil analisis sensitivitas yang terperinci tidak dicantumkan dalam bahan klarifikasi yang tersedia.

Laporan Aktivitas Usaha dan Sinking Fund Digunakan untuk Memantau Penggunaan Kredit

Bank Mandiri menyatakan penggunaan fasilitas kredit dipantau melalui penyampaian laporan aktivitas usaha secara berkala sesuai jadwal dan ketentuan dalam dokumen pembiayaan.

Selain itu, bank menerapkan mekanisme sinking fund untuk mendukung pembayaran bunga dan angsuran pokok sesuai ketentuan perjanjian kredit.

Agunan Saham JARR dan PGUN Perkuat Pengamanan Kredit Tetapi Bukan Sumber Pembayaran Utama

Jaminan kredit mencakup aset tetap, aset nontetap, rekening korporasi, serta saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), dengan rasio cakupan agunan yang diklaim tetap di atas 150%.

BMRI menyebut saham tersebut merupakan sumber pelunasan sekunder atau second way out, sedangkan pembayaran utama tetap mengandalkan arus kas usaha dan dividen dari anak korporasi.

Mekanisme Penambahan Agunan Disiapkan untuk Menghadapi Perubahan Nilai Jaminan Kredit

Perjanjian kredit mengatur mekanisme penambahan agunan atau top-up maupun pengurangan saldo fasilitas di luar angsuran terjadwal apabila rasio cakupan agunan tidak memenuhi ketentuan.

Dengan plafon Rp40 triliun dan penggunaan Rp17 triliun, perhatian terhadap kredit ini mencakup bukan hanya nilai jaminan.

Melainkan juga keberlanjutan arus kas, kemampuan membayar, dan efektivitas pengawasan risiko oleh bank.****

Berita Terkait

Jelang KTT ASEAN ke-49, Indonesia Siap Teken Enhanced MoU ASEAN Power Grid dengan Prinsip Saling Menguntungkan
Tiket Layanan Naik 57 Persen, Wamen ESDM: Keterbukaan Informasi Hadir sejak Awal Kebijakan
Pemerintah Tetapkan ICP Oktober US$117,24 per Barel, Harga November Diproyeksi Melandai
Hadirkan Padisera, Danantara Indonesia dan Telkom Perkuat Ekosistem Perdagangan Digital untuk UMKM
BP dan Shell Lepas Bisnis SPBU Indonesia pada 2026, Ini Alasan Resmi dan Dampaknya terhadap Industri BBM
Peringati Hari Pahlawan, Irjen ESDM Gaungkan Amanat Pasal 33 untuk Kemakmuran Rakyat
Tingkatkan Investasi dan Eksplorasi Hulu Migas, Pemerintah Tawarkan Empat Wilayah Kerja Available
Bahas Ketahanan Energi dengan DPD RI, Wamen ESDM Perkuat Peran Daerah dalam Percepatan EBT

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 23:01 WIB

Jelang KTT ASEAN ke-49, Indonesia Siap Teken Enhanced MoU ASEAN Power Grid dengan Prinsip Saling Menguntungkan

Kamis, 12 November 2026 - 12:00 WIB

Tiket Layanan Naik 57 Persen, Wamen ESDM: Keterbukaan Informasi Hadir sejak Awal Kebijakan

Rabu, 11 November 2026 - 12:00 WIB

Pemerintah Tetapkan ICP Oktober US$117,24 per Barel, Harga November Diproyeksi Melandai

Selasa, 10 November 2026 - 17:22 WIB

Hadirkan Padisera, Danantara Indonesia dan Telkom Perkuat Ekosistem Perdagangan Digital untuk UMKM

Selasa, 10 November 2026 - 11:42 WIB

BP dan Shell Lepas Bisnis SPBU Indonesia pada 2026, Ini Alasan Resmi dan Dampaknya terhadap Industri BBM

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp