Sepanjang triwulan III 2026, sebanyak 9.068 tiket layanan masuk ke Contact Center ESDM 136, naik 57 persen dari 5.785 tiket pada triwulan I. Waktu penyelesaiannya justru makin singkat, dari rata-rata 4,6 hari menjadi 3,7 hari. Bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meningkatnya jumlah warga yang bertanya, mengadu, dan meminta penjelasan adalah tanda bahwa pintu informasi publik benar-benar dimanfaatkan.
Capaian tersebut dipaparkan Wakil Menteri ESDM Yuliot saat mewakili Kementerian ESDM dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/11).
Dalam paparan bertajuk “Meningkatkan Transparansi, Menguatkan Partisipasi”, Yuliot menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi fondasi kepercayaan masyarakat dan harus menjadi bagian dari perumusan kebijakan, tidak berhenti pada penyampaian keputusan.
“Keterbukaan informasi harus hadir sejak awal proses pengambilan keputusan. Pemerintah perlu merespons keresahan masyarakat, memverifikasi fakta di lapangan, mendengarkan aspirasi publik, hingga menjelaskan dasar pengambilan kebijakan,” ujar Yuliot.
Ia mencontohkan penanganan isu pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemerintah merespons keresahan masyarakat dengan menghentikan sementara kegiatan operasi untuk evaluasi, menurunkan Inspektur Tambang untuk verifikasi lapangan, serta berdialog langsung dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan.
Untuk memperluas akses, Kementerian ESDM membangun ekosistem komunikasi publik melalui situs web resmi, PPID Online, Contact Center ESDM 136, SP4N-LAPOR!, media sosial, hingga podcast Bukan Abuleke yang mengulas isu strategis sektor ESDM secara edukatif.
“Kami membangun satu ekosistem dengan banyak pintu akses. Tujuan akhirnya bukan sekadar menyediakan informasi, tetapi memastikan informasi tersebut memberikan nilai tambah dan membuka ruang partisipasi publik,” jelasnya.
Keterbukaan informasi juga mendukung iklim investasi, salah satunya melalui aplikasi GeoRIMA (Geological Resource of Indonesia Multiplatform Application) yang membu ka akses data sumber daya geologi bagi masyarakat, akademisi, dan calon investor.
Kualitas layanan turut tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 91,5 pada semester I 2026 dengan kategori Sangat Baik, naik dari 84,2 pada semester II 2025. Kementerian ESDM juga memperkuat aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas.
“Keterbukaan bukan hanya tentang informasi yang tersedia, tetapi juga memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk mengaksesnya,” tegas Yuliot.
Berbagai upaya tersebut sejalan dengan konsistensi Kementerian ESDM mempertahankan predikat Badan Publik Informatif, dengan nilai Monev yang naik dari 95,42 pada 2024 menjadi 96,05 pada 2025. Bagi masyarakat, capaian ini berarti informasi sektor energi semakin mudah dijangkau, dan suara publik punya ruang yang lebih luas dalam setiap kebijakan. (SF)
Sumber: esdm.go.id
