Senator Mirah: UMKM NTB Harus Dibantu Naik Kelas Lewat Inovasi, Kreativitas, dan Perluasan Lapangan Kerja

Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menilai penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu diarahkan pada peningkatan kualitas produk, inovasi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan pembinaan UMKM tidak cukup diukur dari banyaknya pameran yang diikuti, tetapi juga dari kemampuan pelaku usaha mengembangkan produk, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan.

Mirah mengapresiasi sinergi Pemerintah Provinsi NTB dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB yang mendorong transformasi pembinaan UMKM melalui inovasi produk, desain kreatif, dan pengembangan wirausaha baru. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan UMKM lokal mampu menghadapi persaingan pasar yang semakin dinamis.

Kebutuhan penguatan kapasitas usaha juga terlihat dari struktur UMKM NTB. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) 2024 yang dirujuk Dinas Koperasi UKM NTB, terdapat sekitar 324 ribu UMKM di NTB, dengan lebih dari 99% di antaranya merupakan usaha mikro. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembinaan yang tidak hanya memperluas jumlah pelaku usaha, tetapi juga membantu usaha mikro meningkatkan produktivitas, skala usaha, dan kemampuan menyerap tenaga kerja.

“Pembinaan UMKM harus menghasilkan perubahan yang nyata. Bukan sekadar berapa kali pelaku usaha mengikuti pameran, tetapi bagaimana kualitas produknya meningkat, pasarnya semakin luas, omzetnya berkembang, dan usahanya mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Mirah.

Ia menilai evaluasi terhadap pola pembinaan UMKM perlu dilakukan secara berkala agar program pemerintah tidak hanya berputar pada pelaku usaha yang sama. Regenerasi pengusaha, pendampingan bagi usaha rintisan, dan perluasan akses bagi UMKM di berbagai kabupaten/kota harus menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah.

Menurut Mirah, NTB memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk kerajinan, fesyen, kuliner, serta berbagai produk berbasis kearifan lokal. Namun, potensi tersebut perlu didukung kreativitas, desain yang kuat, kualitas produksi, dan identitas merek agar mampu memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

“Produk lokal kita memiliki cerita, budaya, dan karakter yang bisa menjadi keunggulan. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diterjemahkan menjadi produk yang menarik, berkualitas, dan memiliki nilai jual. Kita harus mendorong perajin agar tidak hanya menghasilkan barang, tetapi juga membangun karya yang memiliki identitas dan nilai seni,” katanya.

Mirah menambahkan, inovasi tidak selalu berarti menggunakan teknologi yang rumit atau membutuhkan modal besar. Perbaikan kemasan, pemilihan bahan, desain produk, konsistensi kualitas, hingga pemanfaatan pemasaran digital dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan daya saing usaha.

Pengalaman Karya Kreatif NTB 2026 juga memperlihatkan peluang pengembangan tersebut. Kegiatan yang melibatkan 119 UMKM ini mencatat transaksi sebesar Rp645 juta, meningkat 64,67% dibandingkan tahun sebelumnya, serta komitmen pembiayaan perbankan sebesar Rp20,55 miliar. Capaian tersebut menunjukkan adanya respons pasar terhadap produk lokal, sekaligus menjadi dasar untuk melihat sejauh mana akses pembiayaan dan pemasaran dapat mendukung pertumbuhan usaha setelah kegiatan berakhir.

Ia juga menekankan pentingnya menghubungkan pembinaan UMKM dengan penciptaan lapangan kerja. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja berpotensi meningkat dan memberikan kesempatan ekonomi bagi masyarakat, termasuk generasi muda di desa.

“UMKM harus menjadi salah satu pintu bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan dan membangun kemandirian ekonomi. Karena itu, program pendampingan perlu memastikan semakin banyak wirausaha baru tumbuh, termasuk dari desa-desa yang memiliki potensi produk unggulan,” tegasnya.

Mirah mendorong pemerintah daerah dan BI NTB memperkuat pendampingan secara berkelanjutan melalui pelatihan desain, peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi, akses pembiayaan, digitalisasi, serta kemitraan dengan sektor swasta dan jaringan distribusi yang lebih luas.

Ia juga berharap keberhasilan program diukur melalui indikator yang jelas, seperti pertumbuhan omzet, perluasan pasar, peningkatan produktivitas, jumlah usaha baru, dan tenaga kerja yang terserap.

“UMKM NTB harus diberi kesempatan untuk tumbuh, berinovasi, dan menembus pasar yang lebih besar. Tujuan akhirnya bukan hanya membuat produk lokal dikenal, tetapi memastikan manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” pungkas Mirah.*

Sumber: dpd.go.id