Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono memacu penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penyelesaian isu kekerasan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
Upaya konsolidasi strategis tersebut dibahas secara komprehensif dalam pertemuan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi beserta jajarannya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Senin (19/10/2026).
Menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menyelesaikan isu ini, Menko PMK menjamin akan berada di garis depan untuk membongkar sumbatan birokrasi dan memastikan agenda pelindungan perempuan dan anak benar-benar didukung oleh seluruh sektor.
“Kemenko PMK akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program dan inisiatif strategis Kementerian PPPA. Kami akan menjembatani koordinasi secara lintas kementerian/lembaga, bahkan menembus lintas kementerian koordinator, guna memastikan agenda pemberdayaan dan pelindungan ini berjalan berkesinambungan tanpa terhambat sekat-sekat birokrasi,” tegas Menko PMK Sugiono.
- Jokowi dan Polemik Pemakzulan Gibran, Apa Makna Pernyataan soal Proses Hukum serta Hak dalam Konstitusi?
- ASN Muda Inspiratif Representasi KORPRI: Kemenko PMK Seleksi Calon Duta KORPRI 2026-2027
- Penyadapan Prabowo Diduga Sasar Pejabat hingga Media, Jokowi Buka Suara dan Bareskrim Tetapkan Empat Tersangka
Penegasan Menko PMK tersebut merespons tren tingginya pelaporan kasus kekerasan yang didominasi oleh kekerasan seksual, psikis, dan fisik. Mengingat populasi perempuan dan anak mencakup lebih dari 80 persen dari total penduduk Indonesia, Menko PMK menuntut agar setiap langkah penyelesaian dapat dipantau capaiannya melalui instrumen yang jelas, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Indeks Perlindungan Anak (IPA).
“Penguatan kualitas hidup perempuan dan anak harus terukur pencapaiannya. Koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar progres penyelesaian masalah tersebut dapat terus kita evaluasi secara ketat,” tambahnya.
Sebagai turunan operasional di tingkat akar rumput, Kementerian PPPA terus mempercepat pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak yang kini telah mencapai 87,2 persen secara nasional serta memperluas jangkauan layanan pelaporan SAPA 129. Di samping itu, inisiatif Ruang Bersama Indonesia (RBI) serta program flagship Kebun Pangan Perempuan turut digulirkan guna membangun ketahanan ekonomi dan kemandirian sosial di tingkat desa.
Melalui penguatan orkestrasi lintas sektor ini, Menko PMK memastikan pemerintah terus merapikan tata kelola pelindungan sosial agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif, terintegrasi, dan mampu menciptakan ruang hidup yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sumber: kemenkopmk.go.id
