Wakil Ketua Komite III DPD RI dr. Erni Daryanti Dukung Sikap Tegas KEMENHAJ Berantas Mafia Haji & Umrah

Avatar photo

Jumat, 2 Oktober 2026 - 10:56 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Wakil Ketua Komite III DPD RI, dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed., menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam membersihkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dari praktik-praktik yang merugikan jemaah.

Menurut Erni, upaya pemberantasan praktik yang disebut sebagai “mafia haji dan umrah” merupakan bagian penting dari pembenahan tata kelola perhajian agar semakin transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada perlindungan jemaah.

“Kami mendukung langkah tegas Kementerian Haji dan Umrah untuk membersihkan ekosistem haji dan umrah dari praktik-praktik yang merugikan jemaah. Jangan sampai ibadah yang seharusnya menjadi perjalanan suci justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Erni.

Erni menilai, keberadaan kanal pengaduan publik yang diluncurkan Kemenhaj dengan tajuk “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” merupakan langkah penting untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan haji dan umrah. Kemenhaj menyatakan laporan masyarakat akan melalui proses pemeriksaan dan verifikasi sebelum ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah. Jemaah, keluarga jemaah, masyarakat, organisasi keagamaan, penyelenggara perjalanan, dan seluruh pemangku kepentingan harus diberikan ruang untuk menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran,” katanya.

m perhajian yang lebih bersih, transparan, dan memberikan perlindungan maksimal kepada jemaah.

“Ini bukan semata-mata persoalan bisnis perjalanan haji dan umrah. Ini menyangkut ibadah, hak masyarakat, dan kepercayaan publik kepada negara. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama: jangan biarkan jemaah menjadi korban. Bersihkan praktik-praktik yang merugikan dan bangun tata kelola haji yang benar-benar berpihak kepada jemaah,” pungkas Erni.


Sumber: dpd.go.id

Berita Terkait

Gerindra Desak Bareskrim Usut Dalang Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Habiburokhman Terima DIM RUU Perampasan Aset dari Pemerintah, Soroti Pengaturan Pidana Mati bagi Koruptor
DPD RI Goes to School: Ning Lia Istifhama, Mengajak Pelajar Melek Konstitusi, Cerdas Digital, dan Berani Menyuarakan Aspirasi Daerah
Sekjen Partai Gerindra : Kedepankan Penegakan Hukum, Jaga Soliditas Institusi, dan Perkuat Komitmen Pembangunan Nasional
Dugaan Penyadapan Presiden Bentuk Insubordinasi, Gerindra Siapkan Konsolidasi Internal
Longki Djanggola Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Moutong
Bimantoro Wiyono Percaya Polri Profesional Tangani Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Annisa Mahesa Soroti Perlindungan Konsumen di Tengah Maraknya Penipuan Digital

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 12:29 WIB

Gerindra Desak Bareskrim Usut Dalang Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Jumat, 6 November 2026 - 12:13 WIB

Habiburokhman Terima DIM RUU Perampasan Aset dari Pemerintah, Soroti Pengaturan Pidana Mati bagi Koruptor

Kamis, 5 November 2026 - 20:24 WIB

DPD RI Goes to School: Ning Lia Istifhama, Mengajak Pelajar Melek Konstitusi, Cerdas Digital, dan Berani Menyuarakan Aspirasi Daerah

Kamis, 5 November 2026 - 14:25 WIB

Sekjen Partai Gerindra : Kedepankan Penegakan Hukum, Jaga Soliditas Institusi, dan Perkuat Komitmen Pembangunan Nasional

Rabu, 4 November 2026 - 21:52 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden Bentuk Insubordinasi, Gerindra Siapkan Konsolidasi Internal

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp