Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono bergerak cepat mengorkestrasi penyelesaian berbagai isu strategis di sektor kesehatan guna mewujudkan visi Manusia Indonesia Unggul. Langkah ini merupakan wujud komitmen untuk memastikan layanan dasar hadir lebih cepat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Komitmen percepatan tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Selasa (6/10/2026).
Membawa semangat orkestrasi lintas sektor, Menko PMK Sugiono menyinergikan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan yang selama ini membutuhkan percepatan eksekusi. Fokus penuntasan diarahkan pada penyiapan skema Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan layanan lanjutan, termasuk pencegahan dan penanganan. Fokus ini juga diarahkan untuk penguatan langkah preventif penanggulangan Tuberkulosis (TB), serta peningkatan kapasitas dan infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di berbagai wilayah.
“Implementasi dan penganggaran program kesehatan perlu ditata dan diprioritaskan sesuai kebutuhan utama, terutama untuk mendukung program prioritas Presiden dan pelayanan dasar masyarakat. Setiap kebutuhan anggaran perlu disertai perencanaan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Menko PMK Sugiono.
- Jokowi dan Polemik Pemakzulan Gibran, Apa Makna Pernyataan soal Proses Hukum serta Hak dalam Konstitusi?
- ASN Muda Inspiratif Representasi KORPRI: Kemenko PMK Seleksi Calon Duta KORPRI 2026-2027
- Penyadapan Prabowo Diduga Sasar Pejabat hingga Media, Jokowi Buka Suara dan Bareskrim Tetapkan Empat Tersangka
Guna memastikan layanan dan fasilitas berjalan maksimal, pemenuhan tenaga medis juga menjadi perhatian, termasuk melalui penataan sistem pendidikan dokter spesialis agar distribusi tenaga kesehatan lebih merata hingga ke daerah.
Di sisi regulasi, Menko PMK Sugiono juga mengawal penataan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar semakin inklusif, serta percepatan Rencana Induk Bidang Kesehatan yang tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem nasional.
“Sinkronisasi pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu dipastikan, termasuk untuk tenaga kesehatan, RSUD, dan program kesehatan prioritas,” tegas Menko PMK Sugiono.
Melalui penguatan mobilisasi lintas sektor, Menko PMK Sugiono memastikan negara hadir memberikan perlindungan kesehatan yang merata dan berkeadilan. Ekosistem kesehatan yang tangguh diyakini akan menjadikan rakyat lebih berdaya dan pada akhirnya mampu menjadi solusi penggerak bagi kemajuan bangsa.
Sumber: kemenkopmk.go.id
