Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, membuka peluang lapangan kerja, serta memperkuat citra Indonesia di tingkat regional maupun global. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata mencapai 4,9% hingga 5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2029, dengan proyeksi perolehan devisa sebesar USD39,4 miliar. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan penguatan investasi, industri, dan pembangunan destinasi pariwisata yang mampu menarik wisatawan dengan daya beli tinggi.
“Top 10 ekspor kita, kalau kita memasukkan jasa, ternyata jadi kalau kedatangan incoming untuk wisatawan turis ini kan kita masukkan di dalam ekspor jasa kita, itu masuk ke top 3 Pak. Jadi sebenarnya potensinya luar biasa. Kalau kita lihat semuanya positif dan growth-nya cukup tinggi jadi antara 4-6%, itu sudah sangat tinggi sekali, sehingga sebenarnya pariwisata kalau kita lihat mulai ukuran apapun, kunjungan wisman, wisnus, kemudian spending-nya, devisanya semuanya naik dan cukup tinggi kontribusinya,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam sambutannya pada program Kick-Off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2027-2045 di Jakarta, Selasa (10/11).
Sesmenko Susiwijono menyampaikan bahwa kinerja sektor pariwisata menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang Januari hingga September 2026, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 12,01 juta kunjungan atau tumbuh 5,01% (yoy), sedangkan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 938,84 juta perjalanan atau tumbuh 4,10% (yoy). Sementara itu, pada Semester I-2026, devisa pariwisata tercatat sebesar USD8,43 miliar dan investasi pariwisata tumbuh 16,64% menjadi Rp39,68 triliun.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, Indonesia tengah bertransformasi menuju pembangunan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Arah pembangunan ini juga selaras dengan RPJMN 2025–2029 yang menetapkan 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif. Dalam pelaksanaannya, pengembangan pariwisata perlu didukung tata kelola destinasi yang baik, peningkatan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia, penguatan ekosistem, aksesibilitas dan konektivitas, serta peningkatan investasi. Perbaikan akses, misalnya, perlu diikuti kesiapan pengelola, tenaga kerja, dan pelaku usaha setempat agar peningkatan kunjungan turut menggerakkan ekonomi daerah.
Dalam konteks tersebut, RIPPARNAS 2027–2045 diharapkan menjadi landasan arah pembangunan kepariwisataan jangka panjang, sekaligus memastikan kesinambungan kebijakan lintas periode perencanaan. Kerangka RIPPARNAS yang saat ini diatur melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 mencakup empat ranah, yaitu destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Kerangka tersebut tetap relevan sebagai fondasi, namun perlu diperkuat agar keterkaitan antaraspek, investasi, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi wilayah dapat direncanakan secara lebih terukur.
Penguatan RIPPARNAS juga perlu diarahkan agar dokumen tersebut tidak hanya menjadi pedoman kebijakan jangka panjang, tetapi sekaligus instrumen operasional pembangunan. Hal ini mencakup penetapan target, pemetaan pembagian peran dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga, serta penyusunan kerangka implementasi dan pemantauan yang terukur. Dengan demikian, RIPPARNAS dapat menjadi acuan untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dalam mengarahkan investasi sesuai kebutuhan pengembangan destinasi.
Selain itu, pembangunan kepariwisataan perlu bergeser dari pendekatan sektoral menuju pengembangan ekosistem ekonomi pariwisata yang terintegrasi dengan pembangunan kewilayahan. Penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) perlu mempertimbangkan keterkaitan fungsional antarwilayah, potensi daya tarik, rantai nilai, serta hubungan destinasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, dan kawasan perkotaan, maupun simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun. Penetapan kawasan tersebut juga perlu didukung justifikasi konseptual dan metodologis yang kuat agar arah konsentrasi investasi, promosi, pengembangan atraksi, dan penyediaan infrastruktur lebih tepat sasaran.
Pada akhirnya, RIPPARNAS diharapkan menjadi platform integrasi dan orkestrasi berbagai inisiatif pembangunan kepariwisataan. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian/Lembaga, serta korporasi dan pihak swasta diperlukan agar setiap intervensi pembangunan dapat berjalan lebih fokus, sinergis, dan terukur. Penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi pariwisata Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
“Kalau kita lihat, beberapa kawasan yang kita desain khusus, itu bagi Pemerintah Daerah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, kita berharap kalau nanti ada pengembangan pariwisata, apalagi kawasan pariwisata di daerah, itu harus bisa men-generate sesuatu yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB, penciptaan lapangan kerja, kemudian realisasi investasi, dan beberapa yang mungkin menjadi ukuran-ukuran perkembangan ekonomi di daerah. Jadi kita berharap betul-betul menjadi satu integrasi pembangunan kewilayahan membuat ekosistem baru dan yang paling penting berkontribusi dominan terhadap penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah,” pungkas Sesmenko Susiwijono. (map/fln/tam)
Sumber: ekon.go.id
