Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Nurkholishoh Ibnu Aman, mendorong penguatan riset yang aplikatif dan berbasis bukti (evidence-based policy) sebagai landasan pengambilan kebijakan keuangan negara. Hal tersebut disampaikan Wamenkeu saat memberikan keynote speech dalam Acara Puncak Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) Tahun 2026, Rabu (11/11).Â
Mengusung tema “Keuangan Negara Adaptif dalam Membangun Ketahanan Fiskal di Era Ketidakpastian Global”, Wamenkeu menekankan pentingnya kemampuan APBN untuk merespons berbagai guncangan ekonomi tanpa mengesampingkan disiplin fiskal. Riset diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan nyata dalam pengelolaan APBN tersebut, terutama di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks.
Menurut Wamenkeu, ketidakpastian global seperti fluktuasi harga minyak, gangguan rantai pasok, dinamika geopolitik, perubahan iklim, hingga penuaan populasi dapat memberikan tekanan terhadap penerimaan negara sekaligus meningkatkan kebutuhan belanja masyarakat. Dalam kondisi tersebut, APBN harus mampu merespons secara cepat dan tepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal.
“Adaptif itu bukan berubah-ubah. Adaptif itu adalah tujuannya tetap, cuma cara kita mencapai tujuan tadi itu harus kreatif, harus kita perbaiki terus-menerus,” jelas Wamenkeu.
Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan tiga peran utama APBN, yaitu sebagai perisai (shock absorber) untuk melindungi daya beli dan kelompok masyarakat rentan, sebagai penggerak pembangunan (agent of development) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta sebagai penjaga keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) dengan menjaga disiplin anggaran, termasuk defisit di bawah 3 persen PDB.
Dalam mendukung berbagai tujuan tersebut, Wamenkeu menilai riset memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi juga didukung bukti dan argumentasi yang kuat.Â
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menegaskan pentingnya menjaga integritas penelitian dengan tidak memanipulasi data atau hasil penelitian demi mendukung kesimpulan tertentu.Â
“Jangan sampai evidence-based policy yang kita inginkan berubah menjadi policy-based evidence. Jadi kita cari pembenaran, itu bukan science, itu namanya pembenaran,” tegasnya.
Wamenkeu berharap hasil penelitian dalam simposium tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat dilaksanakan. Untuk itu, Wamenkeu mendorong kolaborasi yang lebih erat antara peneliti dan pengambil kebijakan, termasuk melalui pertukaran data, gagasan, dan pengembangan penelitian bersama.
“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bukan hanya berdasarkan intuisi karena banyak kebijakan memang mengandalkan intuisi, tetapi juga memiliki basis bukti,” pungkas Wamenkeu. (lh/al)
Sumber: kemenkeu.go.id
