Akselerasi Sinergi, Perluas Dampak: Pemerintah Satukan Langkah Percepat Kredit Program dari Yogyakarta

Penguatan sinergi tersebut makin relevan di tengah kebutuhan pembiayaan UMKM yang diproyeksikan tumbuh sekitar 7,2% per tahun, sementara kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun pada 2026. Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), dan Kredit Program Perumahan (KPP), Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan agar pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan mampu menopang pertumbuhan usaha.

“Ukuran keberhasilan Kredit Program bukan hanya berapa besar kredit yang disalurkan, tetapi berapa banyak usaha yang tumbuh, tenaga kerja yang terserap, dan masyarakat yang berhasil naik kelas. Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Ferry Irawan, dalam keynote speech-nya.

Hingga 23 September 2026, realisasi Kredit Program telah mencapai Rp258,75 triliun atau 78,47% dari plafon 2026, dengan 67,84% disalurkan ke sektor produksi. KUR sebagai program utama telah tersalurkan Rp232,66 triliun atau 80,08% dari target Rp290,52 triliun kepada 3,61 juta debitur, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,83 juta orang. Di tingkat daerah, penyaluran KUR di DIY mencapai Rp4,24 triliun kepada 74.443 debitur. Sementara itu, KPP telah disalurkan sebesar Rp25,78 triliun kepada 110.286 debitur dan mendukung penyerapan 337.457 tenaga kerja. Penyaluran Kredit Alsintan mencapai Rp169,76 miliar dan KIPK sebesar Rp137,92 miliar.

Dalam jangka panjang, KUR telah menjadi salah satu instrumen utama pembiayaan UMKM. Sejak 2015 hingga 23 September 2026, KUR telah tersalurkan sebesar Rp2.492,22 triliun kepada 57,55 juta debitur. Pelaksanaan KUR didukung oleh koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, skema pembiayaan yang menjangkau pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan, dukungan subsidi dan penjaminan pemerintah, serta fokus pada sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja. Pengalaman tersebut akan dibawa ke tingkat internasional melalui Internasionalisasi Kredit Program (IKP) 2026 sebagai bagian dari upaya berbagi praktik kebijakan dan pembelajaran dalam memperluas akses pembiayaan produktif.

Sejalan dengan kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang, Pemerintah juga melakukan penyempurnaan terhadap berbagai skema Kredit Program. Kredit Usaha Pertanian tengah disiapkan sebagai pengembangan Kredit Alsintan, mencakup pembiayaan usaha peternakan dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan usaha alsintan hingga Rp5 miliar, untuk mendukung hilirisasi, swasembada, dan ketahanan pangan. Pada KIPK, penyempurnaan dilakukan melalui perluasan akses modal kerja, penyesuaian uang muka, perluasan sektor usaha, penyederhanaan persyaratan tenaga kerja, dan penyempurnaan ketentuan refinancing. Sementara itu, target KPP 2026 dioptimalkan hingga Rp50 triliun untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah. Pemerintah juga menyediakan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) berdasarkan Permenko Nomor 7 Tahun 2026, dengan plafon hingga Rp15 juta dan pendampingan untuk memperluas akses pembiayaan formal bagi perempuan prasejahtera.

Pelaksanaan dan capaian masing-masing skema Kredit Program kemudian menjadi bagian dari pembahasan dalam dua sesi diskusi panel. Sesi pertama membahas KUR dan Kredit Alsintan, dengan menghadirkan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, dan Kementerian Pertanian. Kementerian UMKM menyampaikan bahwa KUR tahun ini telah menjangkau lebih dari 1,6 juta debitur baru, sementara lebih dari 700 ribu debitur telah mengalami graduasi. Kementerian Pertanian memaparkan simulasi bahwa satu unit combine harvester yang dibiayai melalui Kredit Alsintan berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi hingga Rp1,79 miliar per tahun melalui efisiensi biaya dan peningkatan indeks pertanaman. Sesi kedua membahas KIPK dan KPP, bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan bahwa lebih dari 88 ribu debitur KPP memanfaatkan pembiayaan untuk renovasi rumah. Kementerian Keuangan menekankan peran Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam mendukung ketersediaan data serta ketepatan penyaluran dan subsidi.

Pembahasan juga menyoroti peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kredit Program. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR daerah serta memperbarui data calon debitur potensial melalui SIKP. Lembaga penyalur diharapkan menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan usaha, sementara lembaga penjamin memperkuat pengelolaan dan mitigasi risiko pembiayaan. Sebagai tindak lanjut forum, kegiatan dilanjutkan dengan business matching yang mempertemukan calon debitur potensial dengan lembaga penyalur KIPK dan KPP.

Forum ini dihadiri antara lain oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Anna Rina Herbranti, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Hermanto, Kepala Perwakilan DJPB Yogyakarta Taukhid, Inspektur Kemenko Perekonomian Mirza Sofjanhadi, Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad, perwakilan OJK DIY, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, jajaran direksi dan pimpinan lembaga penyalur dan penjamin Kredit Program, serta asosiasi usaha. Hasil pembahasan forum selanjutnya menjadi masukan untuk penyelenggaraan Internasionalisasi Kredit Program 2026. (dep1/map/tam)

Sumber: ekon.go.id