Dorong Formalisasi Usaha dan Naik Kelas, Pemerintah Perkuat Kapasitas Tenaga Kerja Mandiri

Urgensi penguatan kapasitas TKM tidak terlepas dari tantangan ketenagakerjaan nasional saat ini. Berdasarkan data Sakernas Mei 2026, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 155,41 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,65% atau sekitar 7,2 juta orang. Pada periode yang sama, 59,30% pekerja masih berada di sektor informal, termasuk bagi sebagian besar pelaku usaha mikro. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengembangan usaha mandiri oleh pelaku TKM sebagai alternatif sumber pendapatan sekaligus upaya mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif dan berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, Plt. Deputi Koordinasi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera, dalam sambutannya pada acara Launching Kickoff Program Sinergi Kapasitas Ekosistem Tenaga Kerja Mandiri di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (12/10), menegaskan bahwa penguatan TKM membutuhkan dukungan ekosistem yang terintegrasi dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan swasta.

“Penguatan kapasitas TKM tidak cukup dilakukan melalui pelatihan semata, tetapi perlu didukung ekosistem untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, dan mendorong pelaku usaha secara bertahap naik kelas menuju sektor formal. Melalui kolaborasi pemerintah dan swasta, kita membangun model pendampingan yang berkelanjutan, khususnya bagi perempuan agar semakin berdaya secara ekonomi,” ujar Plt. Deputi Dida Gardera.

Lebih lanjut, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Chairul Saleh menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk sinergi yang melibatkan dunia usaha untuk menjawab kebutuhan praktis pelaku TKM melalui peningkatan kapasitas usaha. Sebagai implementasi konkret dari sinergi program ini, pelaksanaan workshop pelatihan bagi TKM mencakup pengelolaan laporan keuangan, digitalisasi pemasaran, fotografi produk, serta penguatan pemahaman dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Melalui program ini, kami berharap TKM, khususnya perempuan, tidak hanya mampu meningkatkan keterampilan dalam menjalankan usaha, tetapi juga memperluas akses pasar, mengelola usaha secara lebih akuntabel, serta memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dengan dukungan berbagai pihak terkait, TKM diharapkan dapat berkembang dan naik kelas menjadi usaha yang formal dan berkelanjutan,” tutur Asdep Chairul.

Kolaborasi ini merupakan wujud Public-Private Partnership (PPP) yang melibatkan Kemenko Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Lazada Indonesia sebagai mitra Pemerintah. Pada tahap awal, di tahun ini pilot project dilaksanakan di Yogyakarta yang bekerja sama dengan Dinas P3APP Provinsi DI Yogyakarta, di Bandung dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan di Medan dengan BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil pilot project ini akan menjadi bahan evaluasi untuk potensi perluasan pelaksanaan program ke daerah lain di tahun 2027.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Direktur Pengembangan  Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas Mahatmi Parwitasari, Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Nuryanti, Asisten Deputi Kepesertaan, Usaha Kecil, dan Mikro, BPJS Ketenagakerjaan Wahid Sahid, Inspektur Kemenko Kemenko Perekonomian Mirza Sofjanhadi Mashudi, Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Perekonomian Heny Puspitasari, Stastisi Ahli Madya Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik Sri Isnawati, dan Head of Seller Engagement and Commercial Traning Lazada Indonesia Anindya Pratiwi. (dep5/dlt/iqb/tam)  

Sumber: ekon.go.id