Perkuat Ekosistem UMKM dan Rantai Nilai Daerah, Pemerintah Dorong Transformasi Akses Keuangan Menuju Pekerjaan Layak

Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Selain akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi, dan keterhubungan dengan pasar diperlukan agar UMKM dapat berkembang, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja yang layak.

“Saya ingin menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh. Ekonomi kita tumbuh sebesar 5,05% pada kuartal kedua tahun 2026, dan rata-rata berada di atas 5% sejak kuartal kedua tahun 2022, bahkan di tengah moderasi ekonomi global. UMKM adalah fondasi dari pertumbuhan tersebut. Kita memiliki 30,2 juta unit usaha, di mana 99,7% di antaranya adalah usaha mikro. UMKM menyumbang 60,5% terhadap PDB, menyerap 97% tenaga kerja kita, dan menyumbang 15,7% dari ekspor,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat menyampaikan keynote speech mewakili Menko Airlangga Hartarto, pada acara PROMISE II IMPACT Closing and Next Phase Launch di Jakarta, Selasa (13/10).

Lebih lanjut, penguatan UMKM perlu diikuti perluasan akses sekaligus peningkatan literasi keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61%, sedangkan literasi keuangan sebesar 69,57%. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara produktif, terutama di perdesaan, sektor pertanian dan perikanan, serta layanan keuangan syariah.

Pemerintah terus memperluas pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai program, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 23 September 2026, penyaluran KUR mencapai Rp232,66 triliun kepada 3,61 juta debitur dan mendukung 10,83 juta tenaga kerja. Selain itu, program PNM Mekaar memberikan pembiayaan kelompok tanpa agunan kepada perempuan berpenghasilan rendah, dengan lebih dari 13 juta nasabah per Agustus 2026 dan 73% di antaranya merupakan nasabah syariah.

Melalui program PROMISE II IMPACT kolaborasi bersama International Labour Organization (ILO) dan State Secretariat for Economic Affairs (SECO), dukungan pembiayaan dilengkapi dengan penguatan kapasitas usaha dan rantai nilai. Sejak Maret 2023, program ini telah menjangkau 25.378 UMKM melalui akses kredit formal dan/atau tabungan senilai Rp584,3 miliar, serta melatih lebih dari 2.300 wirausahawan yang mana lebih dari 40% di antaranya adalah perempuan.

Dampak positif dari penguatan rantai nilai regional tersebut terlihat nyata di berbagai daerah, seperti penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) KPBS Pangalengan yang menghubungkan 2,054 peternak sapi perah, penguatan rantai nilai minyak nilam di Aceh hingga mengekspor 32 ton senilai Rp30 miliar, pembiayaan formal bagi 24 petani rumput laut di Sumba Timur, serta pengembangan platform eSeaweed di Sulawesi Selatan. Keberhasilan ini didorong oleh kolaborasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

“Tujuan akhir kita bukan hanya sekadar memperbanyak UMKM yang menggunakan layanan keuangan, melainkan bisnis yang tumbuh dan memiliki produktivitas lebih tinggi, produk lokal dengan nilai tambah lebih besar, serta pekerjaan yang layak dan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkas Wamenko Dradjad.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Duta Besar Swiss untuk Indonesia Konstantin Obolensky, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, Country Director ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin C. Singh, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, serta Ketua Bidang UMKM APINDO Ronald Walla, serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. (aml/iqb/tam)

Sumber: ekon.go.id