Wamenkeu Nurkholisoh Tegaskan Pentingnya Keadilan Pajak di Era Ekonomi Digital dan Kripto

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman menekankan pentingnya keadilan pajak di era ekonomi digital dan aset kripto saat ini yang terus berkembang. Dalam seminar “Taxes, Digital Economy, Cryptoassets: Perspective of Shariah” di Jakarta pada Kamis (15/10), ia menyoroti bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan aset kripto di Indonesia, yang mencapai lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital pada Agustus 2026, membutuhkan aturan yang jelas, adil, dan mudah dipahami.

“Teknologi telah mengubah cara kita bertransaksi. Toko kecil dapat melayani pelanggan yang jauh. Perusahaan asing dapat menyediakan layanan tanpa harus mendirikan kantor di Indonesia. Namun, keadilan tetap penting, bahkan cara-cara baru dalam beroperasi tetap membutuhkan perlakuan yang adil,” ucap Wamenkeu  Nurkholisoh di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Wamenkeu pun menyampaikan tiga prioritas utama dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia, yaitu aturan yang adil dan kemudahan kepatuhan bagi pelaku usaha lokal maupun asing, kejelasan peran serta akuntabilitas antarlembaga di bidang keuangan, serta penguatan kerja sama dan pertukaran informasi lintas batas melalui adopsi kerangka kerja OECD Crypto Asset Reporting Framework (CARF).

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa esensi dari pengumpulan pajak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar mengejar angka pendapatan, melainkan untuk melayani kepentingan masyarakat luas.

“Pajak harus adil, uang publik harus digunakan dengan baik, dan rakyat kita harus dapat melihat manfaatnya secara jelas. APBN kita bukanlah sekadar kumpulan angka, meskipun kelihatannya demikian. Ingatlah, di balik angka-angka ini ada anak-anak, jutaan dari mereka yang membutuhkan pendidikan, keluarga yang membutuhkan dukungan, dan komunitas yang membutuhkan layanan publik yang lebih baik,” ujar Wamenkeu Nurkholisoh.

Sebagai contoh nyata, dana dari APBN telah dialokasikan untuk merenovasi lebih dari seribu madrasah di Indonesia yang sebelumnya mengalami kerusakan, serta memberikan dukungan subsidi bagi jemaah haji Indonesia.

Menutup pidatonya, Wamenkeu Nurkholisoh berharap seminar tersebut dapat memperkuat dialog antara pembuat kebijakan dan para cendekiawan syariah dalam membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (dm/dj)

Sumber: kemenkeu.go.id