Selasa 10 November 2026, Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. ST Burhanuddin membuka Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Seri #1 bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diisi dengan bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, yang merupakan anggota Komisi III DPR RI.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Narasumber Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiyono Suwadi, Wakil Jaksa Agung Prof. Asep N. Mulyana, Anggota Komisi III DPR RI Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII Jurnalis Rosiana Silalahi, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D., dan Guru Besar Universitas Al Azhar Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII atas penulisan buku tersebut. Menurutnya, buku ini mampu menghadirkan perspektif Kejaksaan secara utuh, tidak hanya dengan memberikan apresiasi, tetapi juga menyampaikan kritik ketika diperlukan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dirinya bersedia memberikan pengantar dalam buku tersebut.
“Melalui metafora angsa, Dr. Hinca mengingatkan pentingnya ketekunan, solidaritas, dan integritas dalam membangun kekuatan sebuah institusi. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai institusi penegak hukum.”, ujar Jaksa Agung. Selasa(10/11)
Jaksa Agung turut mengapresiasi Pengurus Pusat Persaja yang telah menggagas forum tersebut. Ia berharap Forum Literasi Hukum Persaja dapat menjadi awal dari sebuah tradisi literasi dan diskusi hukum yang berkelanjutan, bukan sekadar sebuah acara, sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan dalam menghadapi perkembangan hukum pidana Indonesia.
Selain itu, Jaksa Agung menyampaikan bahwa sejak 2 Januari 2026 bangsa Indonesia memasuki babak baru hukum pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, setelah lebih dari empat dekade jaksa berpedoman pada hukum acara pidana tahun 1981.
“Era baru ini bukan semata pergantian nomor undang-undang, melainkan pergantian cara berpikir. Hukum pidana kita bergeser dari paradigma pembalasan menuju paradigma yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif,”, tambah Jaksa Agung.
Ia menguraikan tiga pokok pikiran, yaitu wajah baru penuntutan, makna bekerja dalam senyap, dan orientasi pemulihan dalam penegakan hukum.
“Keadilan restoratif yang kini memiliki landasan undang-undang dan dapat diterapkan pada setiap tahapan penanganan perkara, serta Perjanjian Penundaan Penuntutan Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk perkara pidana korporasi. Menurut saya setiap perluasan kebijaksanaan selalu datang bersama perluasan tanggung jawab.”, sorot Jaksa Agung.
Jaksa Agung didalam sambutannya juga menegaskan bahwa DPA harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, “bukan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana”. Penerapannya tidak boleh tertutup dan tidak boleh mengesampingkan pertanggungjawaban pribadi pengurus korporasi.
Jaksa Agung juga meluruskan pesan “Work in Silence, Let Success Speak” yang kerap disalahartikan sebagai anjuran bekerja tertutup.
“Bekerja dalam senyap berarti menempatkan substansi dan hasil kerja di atas kegaduhan, mengutamakan pengabdian daripada pencitraan. Namun, bekerja dalam senyap bukan berarti bekerja secara tertutup,” Ujar Jaksa Agung.
Jaksa Agung juga menegaskan bahwa literasi hukum merupakan kompetensi inti yang dimiliki oleh jaksa dalam menyusun surat dakwaan, tuntutan, replik, hingga memori banding.
“Bekerja dalam senyap tidak berarti mengesampingkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas,” tegas Jaksa Agung.
Merujuk standar profesional penuntut umum yang dirumuskan International Association of Prosecutors (IAP), Jaksa Agung juga menyebut bahwa pelaksanaan diskresi penuntutan harus dilakukan seterbuka mungkin, dengan tetap menghormati hak-hak individu, memperhatikan kepentingan korban, serta menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan imparsialitas.
Pada aspek pemulihan, Jaksa Agung menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi dan korupsi sumber daya alam tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku. Melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, lebih dari enam juta hektare kawasan hutan telah dikuasai kembali oleh negara.
“Menguasai kembali hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan lahan itu dirawat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak kembali jatuh ke tangan yang sama,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan perlunya membedakan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan kerugian ekologis.
Soal integritas, Jaksa Agung menegaskan, “Institusi yang berumur panjang adalah institusi yang berani membersihkan rumahnya sendiri.” Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan di tubuh Kejaksaan.
Menutup sambutan, Jaksa Agung meminta Persaja menjadikan forum ini program berkelanjutan dan menyampaikan catatan hasil diskusi kepadanya sebagai bahan perumusan kebijakan.
“Kejaksaan tidak takut pada kritik yang jujur,” ujarnya.
Jaksa Agung juga berpesan agar jaksa “tenang di permukaan, tetapi tidak pernah berhenti bekerja di bawahnya”.
Sumber: kejaksaan.go.id
