Pemerintah terus memperkuat iklim usaha dan daya saing kawasan strategis nasional guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan regulasi, penyederhanaan tata kelola perizinan, serta pengolahan infrastruktur pendukung yang tangguh di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, hingga perluasan akses pembiayaan produktif bagi masyarakat.
“Penguatan ketahanan ekonomi Batam menjadi hal strategis, sejalan dengan perhatian Presiden terhadap praktik underinvoicing, perdagangan barang bekas (balpres), serta impor ilegal yang berpotensi mengganggu perekonomian dan iklim investasi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan kebijakan yang lebih optimal guna menjaga daya saing serta menciptakan iklim usaha yang sehat,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam Pertemuan dengan Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad di Gedung Bida Utama Kantor BP Batam, Kepulauan Riau, Selasa (10/11).
Capaian kinerja investasi dan indikator makroekonomi Batam menunjukkan tren yang sangat positif. Pertumbuhan ekonomi Batam pada Triwulan II 2026 mencatatkan angka 7,28%, melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,99% dan nasional sebesar 5,29%. Hingga Triwulan III 2026, realisasi investasi Batam telah menembus Rp59,73 triliun atau mencapai 85,33% dari target tahunan sebesar Rp70 triliun.
Pertumbuhan investasi yang pesat ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Batam. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam tercatat naik menjadi 83,80 pada 2025 (dari 83,32 pada 2024), seiring dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 3,81% serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama dua tahun berturut-turut hingga mencapai 7,57%. Peningkatan kualitas hidup ini menegaskan prinsip bahwa investasi yang baik harus tumbuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR 2026 menjadi Rp325 Triliun, Siapkan Kredit Program Rp386,9 Triliun pada 2027, dan Relaksasi bagi Debitur Terdampak Gempa NTT
- Wamenkeu Luky: Generasi Muda Berperan Sebarkan Literasi APBN kepada Masyarakat
- Pemerintah Perkuat Daya Saing Ritel dan Produk Lokal untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Selain penguatan ekonomi makro dan kawasan industri, Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo yang selaras dengan Asta Cita juga menghadirkan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Mekaar 8% untuk menyediakan pembiayaan dan pemberdayaan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro. Program KPPS menawarkan plafon pembiayaan hingga Rp15 juta tanpa agunan tambahan dengan suku bunga ringan 8% flat per tahun, yang didukung alokasi subsidi bunga Pemerintah sebesar Rp2,62 triliun untuk menargetkan 1,7 juta nasabah hingga akhir 2026. Skema ini mengadopsi model pembinaan berbasis kelompok PT PNM (Persero) yang dilengkapi pendampingan wajib berkala guna mendorong kemandirian usaha keluarga.
Pemerintah menegaskan pentingnya efektivitas implementasi regulasi turunan, khususnya PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi logistik. Dukungan regulasi ini diharapkan mampu membuka peluang penataan rantai pasok modern, memperluas konektivitas antarmuda, serta menjadikan Batam sebagai model percontohan (benchmark) bagi kawasan ekonomi strategis lainnya di Indonesia.
Guna menopang keberlanjutan investasi bernilai tinggi seperti data center, Pemerintah bersama BP Batam menaruh perhatian serius pada pemenuhan dua layanan dasar strategis, yakni keandalan pasokan energi listrik serta kepastian ketersediaan air baku. Berbagai langkah konkrit seperti rekayasa cuaca serta pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) disiapkan guna menjawab kebutuhan industri tanpa mengganggu pasokan air masyarakat.
“Pengembangan industri masa depan seperti data center dan ekonomi digital di Nongsa Digital Park harus kita kawal momentumnya, termasuk kepastian pasokan energi dan air baku. Jangan sampai kita kehilangan peluang strategis ini. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri juga menjadi perhatian strategis sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, dan investasi nasional,” tutup Wamenko Dradjad.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Wakil Ketua II Bidang Fasilitasi dan Kemudahan KEK Budi Santoso, Inspektur Kemenko Perekonomian Mirza Sofjanhadi Mashudi, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko Perekonomian Gunawan Pribadi, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian I Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum, SDM dan Organisasi Setdenas KEK Muksin, serta jajaran direksi PT PNM. (aml/iqb/tam)
Sumber: ekon.go.id
