HARIANINDONESIARAYA.COM – Mengapa transparansi laporan keuangan ASLI menjadi perhatian setelah OJK menjatuhkan sanksi kepada emiten konstruksi tersebut?
Bagaimana posisi Wahana Konstruksi Mandiri sebagai pemegang saham pengendali dalam struktur bisnis yang dikaitkan dengan Haji Isam?
Apa arti kasus ini bagi perlindungan investor dan pengawasan perusahaan terbuka di pasar modal Indonesia?
Sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) membuka kembali perhatian terhadap tata kelola emiten yang dikaitkan dengan jaringan bisnis pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.
ASLI menjadi salah satu dari tujuh emiten yang dijatuhi sanksi administratif pada November 2026 setelah regulator menemukan berbagai pelanggaran ketentuan pasar modal.
Kasus ASLI menonjol karena menyangkut keandalan pengakuan aset material dalam beberapa periode laporan keuangan serta tanggung jawab direksi dan auditor.
Sanksi Terhadap ASLI Menjadi Sorotan Karena Emiten Memiliki Keterkaitan dengan Bisnis Haji Isam
Keterkaitan ASLI dengan jaringan bisnis Haji Isam ditelusuri melalui PT Wahana Konstruksi Mandiri (WKM) yang menjadi pemegang saham pengendali.
Pemilik manfaat akhir WKM adalah Hariono, yang juga tercatat memiliki saham di PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN).
Struktur tersebut menjadi latar belakang penting untuk memahami posisi ASLI dalam jaringan bisnis yang selama ini dikaitkan dengan pengusaha asal Kalimantan Selatan.
Persoalan Pengakuan Aset Material Laporan Keuangan Menjadi Dasar OJK Menjatuhkan Denda Dua Kali
OJK menemukan ketidakandalan nilai dan informasi aset material dalam laporan keuangan tengah tahunan 2024, tahunan 2024, serta tengah tahunan 2025.
Regulator menyatakan terdapat aset material yang “tidak dapat diyakini keandalan nilai dan informasi atas aset tersebut berdasarkan dokumen pendukungnya”.
Atas temuan tersebut, ASLI dikenai dua sanksi denda masing-masing Rp1,35 miliar atau total Rp2,7 miliar.
3 Direksi dan Akuntan Publik Ikut Disanksi, Laporan Keuangan Tidak Hany Tanggung Jawab Korporasi
Tiga direksi ASLI, yakni Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto, dikenai denda tanggung renteng Rp645 juta.
OJK menilai ketiganya bertanggung jawab atas ketidaksesuaian pengakuan aset material dalam laporan keuangan yang diperiksa.
Sementara itu, Akuntan Publik Arief Prima dikenai denda Rp107,5 juta karena pelanggaran terkait prosedur dan standar audit laporan keuangan tahunan ASLI 2024.
Total Denda Rp3,4525 Miliar Menjadi Konsekuensi Finansial dari Pelanggaran yang Ditemukan Regulator
Jika seluruh sanksi dijumlahkan, ASLI dan pihak terkait harus menanggung denda Rp3,4525 miliar.
Nilai tersebut terdiri atas denda korporasi Rp2,7 miliar, denda direksi Rp645 juta, serta denda auditor Rp107,5 juta.
Sanksi ini diumumkan melalui Pengumuman OJK Nomor PENG-4/PM.2/2026 pada Jumat, (6/11/2026).
Manajemen ASLI Menyatakan Tidak Ada Hubungan Afiliasi Terlarang dsn Menyebut Kerja Sama
Direktur Utama ASLI Yudra Saputra menyatakan secara formal tidak terdapat hubungan afiliasi yang dilarang aturan pasar modal.
Menurut Yudra, hubungan yang terjalin merupakan kerja sama bisnis konstruksi.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, mengingat keterkaitan jaringan bisnis tidak otomatis membuktikan keterlibatan seseorang dalam pelanggaran yang ditemukan regulator.
Kasus ASLI menjadi pengingat pentingnya transparansi aset, kualitas audit, dan akuntabilitas direksi, terutama bagi emiten yang memiliki struktur kepemilikan bisnis kompleks.**
