SEKILAS INFO
- Mekanisme akuisisi KB Bank dapat dilakukan melalui pembelian saham yang menyebabkan perubahan pengendalian sesuai regulasi perbankan.
- Pembelian aset tertentu dan anak usaha memiliki konsekuensi hukum berbeda dibandingkan pengambilalihan saham induk bank.
- OJK menjadi regulator penting dalam proses perubahan pengendalian bank dan pemenuhan persyaratan calon pemegang saham pengendali.
JEJAKSUMSEL.COM – Apakah konsorsium koperasi dapat menghidupkan kembali bisnis Bukopin dengan membeli anak usaha KB Bank tanpa harus mengambil alih seluruh kepemilikan bank?
Mengapa pembelian aset dan anak usaha berpotensi menjadi jalan yang berbeda dibandingkan upaya merebut kendali KB Bank dari KB Kookmin?
Bisakah strategi akuisisi bertahap menjadi pilihan realistis bagi koperasi yang ingin kembali berperan dalam industri keuangan nasional?
Rencana Menteri Koperasi Ferry Juliantono membentuk konsorsium untuk membeli aset KB Bank membuka kemungkinan strategi akuisisi yang tidak harus dimulai dengan pengambilalihan seluruh saham bank.
Selain pembelian aset, Ferry menyebut konsorsium koperasi diharapkan dapat mengelola kembali anak-anak usaha Bukopin yang kini berada dalam kelompok usaha KB Bank.
Strategi tersebut berpotensi memberikan ruang bagi koperasi untuk kembali terlibat dalam bisnis yang dahulu berkaitan dengan Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin.
Baca Juga: BRI Jaga Kualitas Kredit saat Ekspansi, Laba Rp48,2 Triliun dan NPL Membaik Menjadi 2,9 Persen
“Mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya kami akan ikut membeli aset Bank Bukopin atau Kookmin karena dulu Bank Bukopin itu adalah bank yang dimiliki oleh induk-induk koperasi,” ungkap Ferry dalam Forum Ekonomi Politik di Jakarta, Senin, (9/11/2026).
Pembelian Anak Usaha Bisa Menjadi Alternatif Selain Mengambil Alih Saham Induk Bank
Dalam struktur korporasi perbankan, kepemilikan saham induk bank dan kepemilikan atas anak usaha merupakan dua objek transaksi yang berbeda.
Apabila KB Bank bersedia melepas anak usaha tertentu, konsorsium dapat menjajaki pembelian entitas tersebut tanpa harus membeli mayoritas saham induk bank.
Namun, transaksi harus terlebih dahulu memastikan status kepemilikan, kewajiban, aset, perizinan, dan kegiatan usaha entitas yang menjadi target.
Skema ini merupakan kemungkinan secara bisnis, bukan mekanisme yang telah diumumkan atau disepakati oleh Kementerian Koperasi dan KB Bank.
KB Kookmin Masih Mengendalikan Mayoritas Kepemilikan KB Bank
Berdasarkan pemberitaan Katadata pada 6 Oktober 2026, KB Kookmin Bank menguasai sekitar 67% saham KB Bank.
- OJK Sanksi Emiten Terkait Haji Isam, ASLI Didenda Rp2,7 Miliar dan Tiga Direksi Ikut Dikenai Hukuman Administratif
- KAI Siapkan Pengadaan 23 KRL Baru melalui INKA, Ini Tantangan Memenuhi Kebutuhan Commuter Line Jabodetabek
- OJK Soroti Kepatuhan Emiten BUMN, ADHI dan ADCP Didenda atas Prosedur Transaksi Shareholder Loan
STIC Eugene Star Holding Inc memiliki sekitar 17%, sedangkan sekitar 16% saham lainnya dimiliki publik.
Komposisi tersebut membuat pengambilalihan kendali induk bank memerlukan kesepakatan dengan pemegang saham pengendali.
Karena itu, pembelian aset atau anak usaha bisa menjadi pendekatan berbeda apabila tujuan awal konsorsium adalah mengelola kembali bisnis tertentu yang berkaitan dengan Bukopin.
Baca Juga: Tren Work From Cafe Mengubah Fungsi Coffee Shop, Jadi Tempat Kerja Sekaligus Ruang Sosialisasi Gen Z
Akuisisi Bertahap Bisa Mengurangi Beban Modal Awal Konsorsium
Secara konseptual, konsorsium dapat memulai investasi melalui pembelian aset atau entitas anak yang ruang lingkup dan nilai transaksinya lebih terukur.
Setelah memiliki pengalaman pengelolaan, konsorsium dapat mempertimbangkan ekspansi kepemilikan berdasarkan kemampuan modal dan kelayakan bisnis.
Pendekatan tersebut berpotensi mengurangi kebutuhan modal awal dibandingkan pembelian seluruh saham pengendali, tetapi tetap bergantung pada valuasi dan persetujuan pihak penjual.
Ferry hingga kini belum mengungkapkan apakah strategi bertahap tersebut menjadi pilihan yang sedang dipertimbangkan pemerintah.
Akuisisi Bank Tetap Membutuhkan Persetujuan OJK dan Tata Kelola Yang Kuat
Apabila transaksi berujung pada perubahan pengendalian bank, ketentuan pengambilalihan dalam POJK Nomor 41 Tahun 2019 tetap harus dipenuhi.
Regulasi tersebut mengatur pengambilalihan melalui saham yang menyebabkan perpindahan pengendalian, termasuk kewajiban menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi persyaratan calon pengendali.
Sementara itu, pembelian anak usaha atau aset harus mengikuti ketentuan yang relevan dengan jenis transaksi dan kegiatan usaha yang diambil alih.
Dengan demikian, konsorsium harus menentukan terlebih dahulu apakah sasaran utamanya adalah kepemilikan bank, bisnis anak usaha, atau aset tertentu.
Revisi UU Perkoperasian Menjadi Penopang Ekosistem Keuangan Koperasi
Ferry juga mendorong revisi UU Perkoperasian agar dana masyarakat yang disimpan di koperasi mendapatkan perlindungan melalui LPS.
“Kita akan minta supaya dana masyarakat yang ada di koperasi itu juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan,” jelasnya.
Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, meskipun implementasinya masih membutuhkan perubahan regulasi.
Pembelian anak usaha dan aset dapat menjadi alternatif untuk mengembalikan keterlibatan koperasi dalam bisnis Bukopin, tetapi belum tentu memberikan kendali atas KB Bank.****











