HARIANINDONESIARAYA.COM – Apakah transaksi pinjaman pemegang saham antara dua emiten yang terafiliasi dapat dilakukan tanpa memenuhi prosedur khusus pasar modal? Mengapa OJK menjatuhkan sanksi kepada ADHI dan ADCP atas transaksi yang terjadi pada 2025?
Siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam proses transaksi tersebut, dan mengapa dua penilai kewajaran juga ikut dikenai denda? Apa implikasinya terhadap tata kelola korporasi BUMN?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) dengan total denda Rp900 juta.
Kedua emiten masing-masing dikenai denda Rp450 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas perjanjian shareholder loan.
Kasus ini memperlihatkan bahwa kepatuhan administratif merupakan bagian penting dari tata kelola korporasi terbuka, termasuk bagi emiten yang memiliki hubungan bisnis dalam kelompok usaha BUMN.
OJK Temukan Pelanggaran Prosedur dalam Pinjaman Antarentitas
OJK menetapkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan yang diumumkan melalui Pengumuman Nomor PENG-4/PM.2/2026 pada Jumat, (6/11/2026).
Objek pemeriksaan adalah perjanjian shareholder loan antara ADHI dan ADCP yang bertanggal 31 Januari 2025.
Regulator menyatakan kedua emiten tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi sesuai POJK Nomor 42/POJK.04/2020.
Atas pelanggaran tersebut, ADHI dan ADCP masing-masing diwajibkan membayar denda administratif Rp450 juta.
Penilai Kewajaran Ikut Bertanggung Jawab Atas Proses Transaksi
Selain kedua emiten, OJK menjatuhkan sanksi kepada Toto Suharto dan Syaiful Hasan selaku penilai yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
Toto Suharto dikenai denda Rp65 juta, sedangkan Syaiful Hasan juga didenda Rp65 juta.
Dalam pengumuman yang diberitakan CNBC Indonesia, OJK mempersoalkan pemberian pendapat kewajaran yang dilakukan setelah transaksi berlangsung.
Kedua penilai tersebut dinilai melanggar Pasal 95 ayat (2) POJK Nomor 35/POJK.04/2020 karena pendapat kewajaran diberikan setelah transaksi 31 Januari 2025 terjadi. CNBC Indonesia +1
POJK Transaksi Afiliasi Menjadi Instrumen Pengawasan Emiten
POJK Nomor 42/POJK.04/2020 merupakan regulasi yang mengatur transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.
Regulasi tersebut menjadi landasan bagi emiten untuk menjalankan prosedur transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi secara transparan dan sesuai ketentuan.
Dalam konteks ADHI dan ADCP, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi perhatian karena transaksi yang dilakukan melibatkan dua emiten yang memiliki keterkaitan korporasi.
Sanksi administratif juga menunjukkan bahwa penilaian regulator tidak hanya berhenti pada nilai transaksi, tetapi mencakup pemenuhan prosedur yang diwajibkan.
OJK Juga Menindak Pelanggaran Laporan Keuangan dan Rapat Pemegang Saham
Dalam pengumuman yang sama, OJK menjatuhkan sanksi kepada lima emiten lainnya, yaitu ASLI, WMUU, KLBF, EPMT, dan LMAS.
ASLI dikenai denda total Rp2,7 miliar atas persoalan penyajian aset material dalam laporan keuangan tengah tahun 2024, tahunan 2024, dan tengah tahun 2025.
WMUU didenda Rp925 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material sekaligus transaksi afiliasi atas penerimaan pinjaman.
Sementara itu, KLBF didenda Rp200 juta dan EPMT Rp75 juta atas transaksi jual beli aset antara PT Hale International dan PT Forsta Kalmedic Global.
LMAS menerima peringatan tertulis karena tidak menyelenggarakan RUPST selama empat tahun buku berturut-turut, yakni 2021, 2022, 2023, dan 2024.
Penindakan terhadap ADHI dan ADCP menjadi pengingat bahwa hubungan bisnis antarkorporasi tidak menghilangkan kewajiban memenuhi regulasi pasar modal, termasuk prosedur transaksi afiliasi.****
