Index Berita

PSEL Bogor Raya 1 Mulai Dibangun, Langkah Awal Wujudkan Pusat Inovasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi
PSEL Bogor Raya 1 Mulai Dibangun, Langkah Awal Wujudkan Pusat Inovasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi
Ekonomi | Kamis, 17 September 2026
Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management (DIM) dan PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) meresmikan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, pada Kamis, 17 September 2026.PSEL Bogor Raya…
DPD RI Minta Pemerintah Naikkan TKD 780 T
DPD RI Minta Pemerintah Naikkan TKD 780 T
Politik | Kamis, 17 September 2026
Ketua Komite IV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi, S.Ag., menyampaikan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI, Rabu (16/9). DPD RI pada prinsipnya menerima RUU APBN 2027 sebagai instrumen kebijakan…
BULD DPD RI Dorong Revisi UU Kebencanaan melalui Evaluasi Perda
BULD DPD RI Dorong Revisi UU Kebencanaan melalui Evaluasi Perda
Politik | Kamis, 17 September 2026
Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI mendorong penguatan regulasi penanggulangan bencana melalui pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BULD DPD…
DPD RI Sahkan Pertimbangan RUU APBN 2027, Usulkan TKD Rp760 Triliun
DPD RI Sahkan Pertimbangan RUU APBN 2027, Usulkan TKD Rp760 Triliun
Politik | Rabu, 16 September 2026
DPD RI mengesahkan pertimbangan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna Luar Biasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam pertimbangannya, DPD RI mengusulkan peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp735 triliun menjadi Rp760 triliun guna…
Komite III DPD RI Dorong Jaminan Penghasilan dan Perlindungan bagi Guru dan Dosen
Komite III DPD RI Dorong Jaminan Penghasilan dan Perlindungan bagi Guru dan Dosen
Politik | Selasa, 15 September 2026
Komite III DPD RI menilai profesi guru dan dosen layak memperoleh jaminan negara atas penghasilan yang layak, kepastian karier, serta perlindungan hukum dan profesi. Jaminan tersebut perlu diperkuat melalui revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal…
Menindaklanjuti Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terjadi di Kalimantan, Komite II DPD RI Melakukan Kunjungan Kerja Koordinasi Mitra Strategis Terhadap Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan
Menindaklanjuti Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terjadi di Kalimantan, Komite II DPD RI Melakukan Kunjungan Kerja Koordinasi Mitra Strategis Terhadap Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan
Politik | Selasa, 15 September 2026
Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan forum diskusi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam…
Senator Graal Kritisi Penertiban Rumpon Sepihak di Maluku Utara
Senator Graal Kritisi Penertiban Rumpon Sepihak di Maluku Utara
Politik | Selasa, 15 September 2026
Melihat dan mendengar pemberitaan tentang penertiban rumpon di Ternate, Maluku Utara beberapa hari lalu (09/09/2026), Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos. merasa tak habis pikir. “Keadilan itu (termasuk keadilan hukum) harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan maksimal bagi mereka yang…
Komite I DPD RI Kunker ke Jatim, Persoalan Pertahanan Harus Diselesaikan Lewat UU Pertahanan Baru
Komite I DPD RI Kunker ke Jatim, Persoalan Pertahanan Harus Diselesaikan Lewat UU Pertahanan Baru
Politik | Selasa, 15 September 2026
Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk menyerap masukan dan melengkapi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang mulai disusun. Jawa Timur dipilih karena merupakan provinsi terluas kedua di Pulau Jawa dengan tingkat…
Rapat Kerja dengan Kemensos RI dan BPS RI, Komite III DPD RI Desak Pemerintah Terapkan Periode Transisi Pemutakhiran DTSEN
Rapat Kerja dengan Kemensos RI dan BPS RI, Komite III DPD RI Desak Pemerintah Terapkan Periode Transisi Pemutakhiran DTSEN
Politik | Selasa, 15 September 2026
Proses pembaruan/pemuktahiran desil DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) kembali menuai polemik di masyarakat, yang dipicu oleh adanya keluhan masyarakat terkait perubahan status desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang sebenarnya. Polemik tersebut dibahas dalam…
Perkuat Kepastian Hukum dan Karakteristik Daerah, DPD RI Kawal Pembahasan RUU 15 Kabupaten/Kota
Perkuat Kepastian Hukum dan Karakteristik Daerah, DPD RI Kawal Pembahasan RUU 15 Kabupaten/Kota
Politik | Selasa, 15 September 2026
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan komitmennya dalam pembentukan serta penyempurnaan dasar hukum daerah tetap menghormati keragaman dan karakteristik masing-masing wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite I DPD RI asal Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam, dalam Rapat…
Senator Agita Dorong Kepastian Masa Depan Lulusan Sekolah Rakyat dan Perbaikan Akses KIP Kuliah
Senator Agita Dorong Kepastian Masa Depan Lulusan Sekolah Rakyat dan Perbaikan Akses KIP Kuliah
Politik | Selasa, 15 September 2026
Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti mendorong pemerintah memastikan keberlanjutan pendidikan dan masa depan siswa Sekolah Rakyat, khususnya mereka yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA. Hal tersebut disampaikan…
Komite III DPD RI: Jangan Sampai DTSEN Salah Data, Warga Miskin Kehilangan Hak
Komite III DPD RI: Jangan Sampai DTSEN Salah Data, Warga Miskin Kehilangan Hak
Politik | Senin, 14 September 2026
Jakarta – Komite III DPD RI meminta pemerintah memastikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak membuat masyarakat yang masih membutuhkan justru kehilangan akses terhadap bantuan dan jaminan sosial. Akurasi data memang penting untuk memastikan program pemerintah tepat…
Di Rakernas MDMC, Irman Gusman: Kepercayaan Publik Jadi Modal MDMC Perluas Jejaring Kemanusiaan
Di Rakernas MDMC, Irman Gusman: Kepercayaan Publik Jadi Modal MDMC Perluas Jejaring Kemanusiaan
Politik | Senin, 14 September 2026
Yogyakarta, -Senator RI asal Sumatera Barat Irman Gusman mendorong Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) memastikan jejaring relawan, logistik, layanan kesehatan, dan pembiayaan siap digerakkan sebelum krisis. Melalui gagasan MDMC 4.0, ia mengajak Muhammadiyah mengubah kepercayaan publik menjadi kemampuan nyata untuk…
Senator Filep Beri 5 Rekomendasi Dorong Rindekraf Berdampak Nyata bagi Daerah
Senator Filep Beri 5 Rekomendasi Dorong Rindekraf Berdampak Nyata bagi Daerah
Politik | Minggu, 13 September 2026
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menilai Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 dapat menjadi momentum untuk pembangunan sekaligus penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, Rindekraf harus menargetkan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan…
Senator Mirah: Kasus Keracunan MBG Sudah Terlalu Besar, Pemerintah Harus Evaluasi Menyeluruh
Senator Mirah: Kasus Keracunan MBG Sudah Terlalu Besar, Pemerintah Harus Evaluasi Menyeluruh
Politik | Jumat, 11 September 2026
Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, meminta Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul terus munculnya kasus dugaan keracunan di berbagai daerah, termasuk di Lombok Tengah pada Jumat (11/09). Mirah menilai persoalan…
Ketimpangan Antar Pulau Mengemuka, Timja DPD RI Dorong Percepatan RUU Daerah Kepulauan
Ketimpangan Antar Pulau Mengemuka, Timja DPD RI Dorong Percepatan RUU Daerah Kepulauan
Politik | Jumat, 11 September 2026
Jarak antarpulau, keterbatasan konektivitas, serta belum meratanya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan krusial di wilayah kepulauan. Kondisi tersebut yang mendasari Tim Kerja (Timja) RUU tentang Daerah Kepulauan DPD RI untuk terus mendorong perubahan paradigma pembangunan nasional…
Ketua DPD RI Sultan Bicara Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera Dan Rehab-Rekon Bencana Banjir
Ketua DPD RI Sultan Bicara Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera Dan Rehab-Rekon Bencana Banjir
Politik | Jumat, 11 September 2026
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong Pemerintah daerah se-Sumatera berkolaborasi dalam melakukan konsolidasi dan hilirisasi potensi Sumber daya alam secara terintegrasi. Hal ini disampaikan Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu saat menyampaikan sambutan dalam acara Rapat anggota…
AI Makin Canggih, Generasi Muda Diingatkan Tetap Berpijak pada Pancasila
AI Makin Canggih, Generasi Muda Diingatkan Tetap Berpijak pada Pancasila
Politik | Jumat, 11 September 2026
Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin pesat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Teknologi AI dapat membantu proses belajar, meningkatkan kreativitas dan membuka berbagai peluang baru, namun penggunaannya harus diiringi dengan karakter, etika dan tanggung jawab.…
Wakil Ketua Pansus Papua Desak Presiden Bertindak, Lindungi Masyarakat Sipil dan Akhiri Siklus Kekerasan di Papua
Wakil Ketua Pansus Papua Desak Presiden Bertindak, Lindungi Masyarakat Sipil dan Akhiri Siklus Kekerasan di Papua
Politik | Jumat, 11 September 2026
Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyoroti peristiwa penembakan tiga warga sipil yang merupakan aparatur pemerintah di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu (9/9/2026) lalu. Menurutnya, kejadian ini kembali menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih menjadi kelompok paling…
Senator Filep: RUU Reforma Agraria Harus Memuat Pasal Khusus Perlindungan Masyarakat Adat Papua
Senator Filep: RUU Reforma Agraria Harus Memuat Pasal Khusus Perlindungan Masyarakat Adat Papua
Politik | Jumat, 11 September 2026
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menekankan bahwa pembahasan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat menjadi instrumen koreksi terhadap ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria struktural dan kebijakan negara yang selama ini berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat. Menurut Filep, hal ini…
Chat via WhatsApp