63/HM.01.04/KPK/56/11/2026
Tangerang, 14 November 2026. Perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang sistematis dan terlembaga. Salah satu gagasan yang ditawarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, adalah pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah.
Gagasan tersebut merupakan salah satu rekomendasi dalam disertasi Setyo berjudul “Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia”, yang dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan. Dalam sidang tersebut, Setyo berhasil mempertahankan disertasinya dan meraih predikat Summa Cum Laude dengan capaian nilai tertinggi.
Penelitian ini mengkaji persoalan hubungan kerja kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH), mulai dari aspek pengaturan hukum, realitas pelaksanaannya, hingga konsep ideal untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis.
Lebih jauh, penelitian tersebut mengusulkan pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lembaga ini dirancang menjadi forum penyelesaian yang sistematis dan terlembaga sebelum konflik berkembang menjadi persoalan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Usulan tersebut menjadi salah satu rekomendasi penting dalam penelitian Setyo, mengingat perselisihan hubungan kerja antarkedua pejabat tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan personal. Diperlukan mekanisme institusional yang dapat memfasilitasi penyelesaian konflik berdasarkan kejelasan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.
Dalam penelitiannya, Setyo mengidentifikasi bahwa disharmoni hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak semata-mata disebabkan faktor karakter personal maupun perbedaan afiliasi politik. Persoalan tersebut juga berakar pada desain regulasi yang belum memberikan kejelasan mengenai posisi, peran, dan kewenangan masing-masing pejabat.
Berdasarkan kajian yang dipaparkan dalam orasinya, hampir 60 persen hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah menunjukkan adanya disharmoni. Kondisi ini dinilai lebih banyak dipengaruhi persoalan sistem dibandingkan persoalan individu.
“Masalahnya, dalam praktik pemerintahan daerah, WKDH lazim ditempatkan sebagai ‘pembantu’ KDH,” ungkap Setyo.
Menurutnya, ketidakjelasan pengaturan mengenai hubungan kerja kedua jabatan tersebut dapat memunculkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan. Bahkan, konflik yang semula terjadi di antara kedua pejabat dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas dan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan.
“Persoalan tersebut tidak berhenti pada disharmoni hubungan personal kedua pejabat, tetapi juga berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan nasional serta upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu temuan penelitian tersebut adalah ketidakjelasan makna frasa “membantu” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Frasa tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian dalam memaknai posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah. Di sisi lain, kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh legitimasi demokratis melalui satu proses pemilihan atau one-ticket election.
Setyo mengidentifikasi kondisi tersebut sebagai Pseudo Authority, yakni keadaan ketika seseorang secara formal berada dalam struktur pemerintahan dan memiliki legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas dan memadai oleh hukum. Apabila ketidakjelasan tersebut terus berulang dan membentuk pola relasi pemerintahan, kondisi itu dapat berkembang menjadi Disharmony by Design.
Untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, Setyo menawarkan rekonstruksi pengaturan yang menekankan kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Menurutnya, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dibangun sebagai kemitraan strategis dengan fungsi yang saling melengkapi, bukan sekadar bergantung pada hubungan personal.
“Proporsional bukan berarti sama, tetapi jelas, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Setyo.
Selain itu, Setyo menawarkan sejumlah pemikiran konseptual, antara lain Proportionality of Democratic Mandate, yaitu gagasan bahwa mandat demokratis perlu tercermin secara jelas dan proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan. Ia juga mengajukan penyempurnaan desain hukum dan budaya hukum agar hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berjalan secara harmonis.
Setyo menekankan bahwa perbaikan pengaturan hubungan kerja dalam pemerintahan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan persoalan nyata di lapangan serta melibatkan para pemangku kepentingan.
“Kebijakan itu harus disusun dengan mendengarkan stakeholders, memetakan kepentingan, dan mengidentifikasi persoalan yang konkret. Setelah itu, menerjemahkan berbagai perspektif tersebut ke dalam bahasa hukum, dan menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak, tanpa kehilangan prinsip setia pada konstitusi (Constitutional Fidelity),” pungkasnya.
Melalui penelitian ini, Setyo menawarkan perspektif akademik mengenai pentingnya rekonstruksi hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik dari aspek pengaturan hukum maupun mekanisme penyelesaian perselisihan. Gagasan tersebut diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai desain kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Biro Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan
Call Center KPK: 198, www.kpk.go.id
Juru Bicara KPK
Budi Prasetyo (0813-2802-0508)
Sumber: kpk.go.id
