Potret skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 pada jenjang menengah berada di angka 71,92 atau berada pada level korektif. Catatan itu menempatkan skor integritas jenjang menengah ke dalam posisi terendah, sekaligus menunjukkan perlunya penguatan karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola sekolah menengah.
Direktur Jejaring Pendidikan (Jardik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Novianthi, menyampaikan hasil SPI Pendidikan tidak semata menggambarkan kondisi integritas di lingkungan pendidikan, melainkan menjadi dasar penentu langkah perbaikan. Karena itu, penguatan Pendidikan Antikorupsi (PAK) perlu terarah, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan kepala sekolah, guru, serta instansi pembina pendidikan.
“Kepala sekolah dan guru berperan penting memberikan teladan sekaligus membangun lingkungan pendidikan yang mendukung perilaku berintegritas,” ujar Dian dalam kegiatan Penguatan Kapasitas PAK bagi Kepala Sekolah dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jenjang menengah, Kamis (12/11).
Berdasarkan hasil SPI Pendidikan 2026, skor jenjang pendidikan menengah secara nasional mencapai 71,92 – masih di bawah rata-rata Indeks Integritas Pendidikan (IIP) nasional sebesar 73,30. Jika dilihat dari tiga dimensi pengukuran, dimensi karakter mencatatkan skor 72,73, ekosistem 72,45, dan tata kelola 70,57.
Hasil survei tersebut turut mengidentifikasi 58 temuan dalam 16 klaster di jenjang pendidikan menengah, meliputi fasilitas pembelajaran belum memadai, gratifikasi, kecurangan akreditasi, ketidakdisiplinan peserta didik dan tenaga pendidik, ketidakjujuran akademik maupun keseharian, rendahnya ketekunan belajar, krisis keteladanan, nepotisme, normalisasi pelanggaran, penyalahgunaan dana BOS, penyimpangan pengadaan dan pengelolaan keuangan, koruptif, hingga soal inklusivitas.
Adapun dua indikator yang paling menonjol adalah pelanggaran tata tertib peserta didik sebesar 97,06 persen serta tenaga pendidik terlambat masuk kelas tanpa alasan sebesar 96,75 persen. Temuan ini menunjukkan penguatan integritas perlu dilakukan menyeluruh, tidak sekadar menyasar peserta didik, namun keteladanan pendidik dan tata kelola sekolah.
Lebih lanjut, Dian menjelaskan KPK telah menyusun peta kompetensi PAK bersama Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Peta kompetensi tersebut mempertajam sembilan nilai integritas ke dalam lima elemen utama, yakni ketaatan aturan, konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, serta membangun budaya antikorupsi.
Selain itu, peta kompetensi, buku panduan PAK, dan bahan ajar guru telah diluncurkan bersama kementerian/lembaga terkait pada 11 Mei 2026 lalu. Implementasinya telah diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Penguatan Karakter melalui Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.
“Dinas pendidikan dapat mengadvokasi dan memonitor pelaksanaan implementasi PAK pada satuan pendidikan di bawahnya. Sekolah menjadikan semangat integritas sebagai nafas setiap pembelajaran,” jelas Dian.
Melalui pendekatan ini, PAK dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun budaya sekolah tanpa harus menambah jam pelajaran. Sekolah dapat mulai dengan mengidentifikasi karakteristik dan risiko integritas di lingkungannya; menyelaraskan dengan visi dan misi sekolah; kemudian memasukkan kompetensi PAK ke dalam tujuan, aktivitas, materi, serta asesmen pembelajaran.
Bangun Karakter Lewat Komponen Moral
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menyampaikan capaian (IIP DKI Jakarta tahun 2026 sebesar 76,21 – di atas rata-rata nasional 73,30 dan menjadi capaian tertinggi di antara provinsi. Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi motivasi untuk memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola pendidikan.
“Capaian ini patut dibanggakan sebagai bukti kerja keras. Namun, bukan garis akhir melainkan motivasi dan fondasi perbaikan tata kelola berkelanjutan,” tutur Nahdiana.
Ia menambahkan, pendidikan karakter perlu dibangun melalui tiga hal, yaitu memahami nilai kebaikan (moral knowing), memiliki keinginan melakukan kebaikan (moral feeling), dan mewujudkannya dalam tindakan (moral action). Upaya tersebut membutuhkan keteladanan pendidik, tata kelola sekolah transparan dan akuntabel, serta pembiasaan perilaku berintegritas dalam keseharian.
“Di era digital dan kecerdasan buatan, peserta didik tidak hanya perlu cakap akademik dan digital, namun juga kompas moral agar mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab,” ujar Nahdiana.
Adapun para kepala sekolah dan guru dibekali strategi integrasi PAK ke kurikulum dan pembelajaran, praktik di kelas, serta menyusun rencana tindak lanjut (RTL) berdasarkan hasil SPI Pendidikan. KPK mendorong setiap satuan pendidikan mengidentifikasi soal prioritas, kemudian merumuskan program perbaikan yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan dibatasi waktu pelaksanaan.
Selain itu, peserta diperkenalkan dengan portal implementasi PAK melalui laman https://pendidikan.kpk.go.id/, sebagai sarana mendokumentasikan, melaporkan, dan memantau pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan. RTL diharapkan dapat disampaikan paling lambat akhir November 2026 dan menjadi dasar pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, KPK berharap kepala sekolah dan guru tidak sekadar memahami pendidikan antikorupsi, melainkan mampu menerjemahkannya menjadi perubahan nyata di lingkungan sekolah. Dengan demikian, rekomendasi SPI Pendidikan tidak berhenti sebagai catatan hasil survei, melainkan menjadi pijakan perbaikan guna membangun ekosistem pendidikan berintegritas dan melahirkan generasi antikorupsi.
Sumber: kpk.go.id
