HARIANINDONESIARAYA.COM – Siapa sebenarnya pengendali jaringan korporasi tambang nikel yang sedang diusut Kejaksaan Agung di Sulawesi Tenggara?
Bagaimana struktur kepemilikan manfaat dan aliran keuntungan dari korporasi yang diduga melanjutkan penambangan setelah izin berakhir?
Apakah penelusuran beneficial ownership akan membuka fakta mengenai dugaan keterkaitan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan jaringan bisnis tersebut?
Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami dugaan keterkaitan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Arif Kurniawan (AK), pengusaha yang disebut mengendalikan sejumlah korporasi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Pendalaman ini berlangsung di tengah penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025, yang telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menegaskan bahwa penyidik masih bekerja mengumpulkan bukti dan informasi.
“Masih sifatnya tidak bisa dibuka semuanya karena tim penyidik masih mendalami dan kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Anang di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Arif Kurniawan Disebut Sebagai Pemilik Manfaat PT BSJ
Dalam pemberitaan detikNews pada Selasa (10/11/2026), Kejagung menyebut Arif Kurniawan sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat PT BSJ.
Status pemilik manfaat menjadi penting dalam penyidikan karena pengendalian dan penerimaan keuntungan suatu korporasi tidak selalu dapat dilihat hanya dari struktur pengurus formalnya.
Kejagung juga mengaitkan Arif dengan sejumlah korporasi lain, yakni PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang bergerak dalam jaringan bisnis pertambangan nikel.
Struktur Holding dan Luas Wilayah IUP Menjadi Perhatian
Pemberitaan menyebut keenam korporasi tersebut dikendalikan melalui holding PT DDA bersama seseorang berinisial LEI.
Luas IUP PT BSJ tercatat 1.030 hektare, PT KAA 1.036 hektare, PT ANI 106 hektare, PT AMI 1.000 hektare, dan PT AMID 1.026 hektare berdasarkan data yang diungkap dalam pemberitaan tersebut.
Struktur pengendalian dan hubungan antarkorporasi menjadi relevan untuk menelusuri kegiatan produksi, pengelolaan perizinan, serta pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan.
Namun, informasi mengenai struktur jaringan Arif Kurniawan tersebut belum membuktikan adanya kepemilikan atau hubungan bisnis Listyo Sigit.
Dugaan Aliran Uang dan Penyimpangan Perizinan Tambang
Kejagung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi pada Jumat (6/11/2026) setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.
PT BSJ diduga memanipulasi dokumen perizinan, tetap menambang setelah IUP berakhir pada 2015, serta menggunakan skema suspend untuk mempertahankan aktivitas pertambangan.
Penyidik juga mendalami dugaan penambangan di kawasan hutan lindung dan pemberian uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi serta verifikasi dokumen tidak dilakukan.
Enam lokasi kantor korporasi yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan digeledah dan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik disita.
Anang menegaskan penyidikan masih dapat berkembang kepada pihak lain.
“Untuk saat ini baru korporasinya. Ke depan proses penyidikan tetap berlanjut, bukan tidak mungkin nanti akan kepada pihak-pihak yang menurut penyidik bisa dimintai pertanggungjawaban,” kata Anang.
Hubungan Listyo Sigit dan Arif Kurniawan Belum Terbukti Secara Korporasi
Pendalaman Kejagung terhadap Listyo Sigit perlu dibedakan dari pengungkapan beneficial ownership Arif Kurniawan dan jaringan korporasi tambangnya.
Sampai informasi yang tersedia pada 10 November 2026, belum ada pengumuman bukti kepemilikan saham Listyo Sigit, keterlibatan dalam pengelolaan korporasi, maupun penerimaan keuntungan dari jaringan tersebut.
Karena itu, pembuktian hubungan bisnis, struktur pengendalian, dan aliran dana menjadi aspek penting yang harus dituntaskan penyidik sebelum menarik kesimpulan mengenai keterlibatan pihak mana pun.****
