Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, memperkuat tata kelola pemerintahan, menyusul hasil pengukuran Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2025 yang masih berada di bawah 20 dari skala 0–100. Evaluasi difokuskan pada tiga area prioritas, yakni perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (11/11). Selain hasil MCSP, rapat juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang menempatkan indeks integritas Kota Sorong di bawah 73 atau dalam kategori rentan korupsi.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua, menjelaskan hasil pengukuran kedua instrumen tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi aspek tata kelola yang membutuhkan perhatian dan perbaikan. Dari tujuh area intervensi MCSP, KPK bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait memprioritaskan tiga area yang dinilai perlu diperkuat.
“Dari hasil pengukuran MCSP, capaian Pemerintah Kota Sorong pada 2025 masih di bawah 20. Karena itu, kami meminta agar upaya pencegahan korupsi menjadi perhatian bersama dan dilakukan secara lebih serius,” ujar Maruli.
Pada area perencanaan pembangunan, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan, baik dari sisi administrasi maupun substansi. Sementara dalam penganggaran, perhatian diarahkan pada tata kelola hibah, mulai dari perencanaan, pengajuan, pencairan, hingga pertanggungjawaban.
Maruli menegaskan, setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
Adapun pada area pengadaan barang dan jasa, KPK bersama pemangku kepentingan terkait mengidentifikasi sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Hasil pembahasan dalam rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang menjadi acuan pemantauan bersama KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Dalam Negeri.
“Pemerintah Kota Sorong telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara signifikan hingga Desember 2026. Hasil perbaikan tersebut nantinya dilaporkan kepada KPK dan akan kami pantau,” jelas Maruli.
KPK juga mengajak media massa untuk turut mengawal tindak lanjut pembenahan tata kelola tersebut. Upaya perbaikan diharapkan dapat memperkuat integritas pemerintah daerah dan tercermin dalam peningkatan hasil pengukuran integritas pada 2027.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kota Sorong, John Lewerissa, mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, pembahasan bersama KPK memberikan pemahaman lebih mendalam kepada anggota DPRD mengenai pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislatif, termasuk dalam pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang kami serap melalui reses. Prosesnya memiliki tahapan, mulai dari verifikasi oleh sekretariat dewan hingga pembahasan bersama Bappeda dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kami sebagai anggota dewan menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujar John.
Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan supervisi KPK dalam penguatan tata kelola pemerintahan di wilayahnya. Ia menyebut, rapat koordinasi tersebut menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah sekaligus merumuskan langkah perbaikannya.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah melakukan pendampingan. Melalui rapat koordinasi ini, kami menyampaikan berbagai persoalan terkait tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Septinus.
Ia menambahkan, hasil evaluasi dan arahan KPK akan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan. Pemerintah Kota Sorong berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Melalui koordinasi dan evaluasi ini, KPK mendorong Pemerintah Kota Sorong untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan secara konsisten, terutama pada aspek perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Penguatan ketiga area tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sumber: kpk.go.id
