Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen membenahi pengelolaan anggaran, hibah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR Provinsi Papua Barat Daya, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan BPKP Perwakilan Papua Barat Daya, di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kamis (12/11).
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan, evaluasi dan masukan dari KPK menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan program, pengadaan barang dan jasa, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Menurutnya, pembenahan perlu dilakukan terhadap pengelolaan seluruh sumber pendapatan daerah, termasuk transfer ke daerah (TKD), agar pemanfaatannya sesuai kebutuhan pembangunan dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Kami bersyukur mendapat kesempatan untuk terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Terutama dalam pengelolaan seluruh sumber dana, termasuk transfer ke daerah (TKD) dan pendapatan Papua Barat Daya. Rekan-rekan dari KPK melalui Direktorat Korsup Wilayah V memberikan evaluasi terhadap proses yang selama ini kami jalankan,” ujar Elisa.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengelolaan hibah dan pokir DPRD. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap alokasi anggaran direncanakan berdasarkan kebutuhan, disalurkan sesuai ketentuan, serta dipertanggungjawabkan secara transparan. Dengan demikian, anggaran tidak hanya terserap, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal serupa berlaku pada pengadaan barang dan jasa. Pemerintah daerah perlu memastikan proses pengadaan berlangsung secara terbuka dan bebas dari praktik suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan agar belanja pemerintah menghasilkan barang dan layanan yang berkualitas.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Maruli Tua mengatakan, hasil Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2025 dan Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi indikator yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah. Sejumlah area, khususnya pengelolaan anggaran, PBJ, dan manajemen aparatur sipil negara (ASN), masih memerlukan pembenahan.
“Fokus kami di Koordinasi dan Supervisi adalah mengoordinasikan upaya pencegahan korupsi dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami melihat beberapa indikator yang nilainya masih perlu ditingkatkan. Melalui rakor ini, kami mengingatkan agar ada perubahan dan peningkatan ke depan,” jelas Maruli.
Ia menegaskan, pengawasan hibah dan pokir harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga pertanggungjawaban. Seluruh proses tersebut harus sesuai regulasi dan berorientasi pada manfaat bagi pelayanan publik.
Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya Ortis Sagrim menyatakan, pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mengapresiasi evaluasi yang diberikan sebagai bahan perbaikan, terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Sebagai tindak lanjut, para pihak menyepakati komitmen bersama yang dituangkan dalam penandatanganan berita acara. Kesepakatan ini menjadi dasar koordinasi dan pemantauan atas rekomendasi perbaikan tata kelola di Papua Barat Daya.
Perbaikan tersebut diharapkan memastikan anggaran daerah dikelola secara akuntabel, program pembangunan tepat sasaran, serta layanan publik dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal.
Sumber: kpk.go.id
