Dinamika bisnis modern menuntut jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bergerak cepat, taktis, dan responsif. Namun, kecepatan eksekusi korporasi tersebut dibayangi oleh risiko hukum jika tidak diiringi pemahaman mendalam terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Business Judgment Rule (BJR).
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan “Directorship Program: Strengthening Leadership, Governance, and Strategic Decision-Making for BUMD DKI Jakarta,” yang digelar di Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Kamis (12/11). Forum strategis ini mempertemukan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas seluruh BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi ruang penguatan pemahaman bagi jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas di seluruh BUMD Pemprov DKI Jakarta mengenai tata kelola perusahaan serta batasan kewenangan dalam pengambilan keputusan bisnis.
“Direksi memang diberikan kemandirian mengelola perusahaan. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi,” tegas Tanak dalam sambutannya.
Bagi KPK, setiap kebijakan strategis wajib berpijak pada anggaran dasar perusahaan, aturan internal, serta perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah penerapan GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, serta doktrin BJR menjadi instrumen penyelamat.
“BJR melindungi hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan,” imbuhnya.
Sebaliknya, tindakan korporasi yang melampaui kewenangan atau keluar dari koridor tugas (ultra vires), dapat menyeret pimpinan korporasi ke ranah hukum. Contohnya, direksi memberikan fasilitas kredit bank daerah di luar prosedur dan tanpa sepengetahuan perusahaan, sehingga hal itu merupakan pelanggaran fatal yang berujung pada pertanggungjawaban pidana.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) Pemprov DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyambut baik langkah pencegahan KPK. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting guna menyamakan persepsi di level pimpinan mengenai batasan kewenangan, sehingga kekhawatiran akan aspek hukum dalam mengambil keputusan bisnis dapat dimitigasi secara terukur.
“Kita ingin memastikan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki persepsi yang sama dalam mengambil keputusan bisnis secara profesional,” ujar Syaefuloh.
Sebagai informasi, konsep BJR berkembang dari praktik hukum di negara-negara common law, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Wales, dan Australia. Konsep tersebut berkaitan dengan independensi pimpinan perusahaan, cakupan tanggung jawab, hingga perlindungan hukum terhadap direksi dalam menjalankan usaha.
KPK turut mengingatkan aset BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal. Oleh karena itu, jika terjadi penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, instrumen hukum mulai dari Pasal 92 dan 97 jo Pasal 155 Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas (PT) hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diberlakukan tanpa pandang bulu kepada direksi maupun komisaris yang terlibat.
KPK juga menilai, bahwa pemimpin memiliki peran kunci dalam membangun budaya antikorupsi. Bagi KPK, kepemimpinan yang berintegritas menjadi salah satu kunci dalam memastikan tata kelola perusahaan berjalan baik dan bersih dari korupsi.
Melalui penguatan tata kelola ini, KPK mendorong para pemimpin BUMD untuk menjadikan integritas sebagai fondasi utama. Dengan matangnya manajemen risiko, penerapan GCG, dan optimalisasi BJR, BUMD diharapkan mampu menjalankan fungsi komersial sekaligus pelayanan publik secara optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan.
Sumber: kpk.go.id
