Sebanyak 49 pegawai PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengikuti Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) yang diselenggarakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6–13 November 2026 di Telkom Corporate University (Telkom CorpU), Kota Bandung, Jawa Barat. Melalui kegiatan ini, para peserta dipersiapkan untuk menjadi penggerak edukasi dan budaya integritas di lingkungan perusahaan.
Dari 49 peserta tersebut, sebanyak 13 orang dipersiapkan untuk mengikuti Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), sedangkan seluruh peserta diarahkan untuk mengikuti Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI). Peserta berasal dari unsur culture booster atau penggerak budaya organisasi serta pegawai yang ditunjuk perusahaan.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengapresiasi inisiatif Telkom dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan. Menurutnya, upaya membangun ekosistem antikorupsi tidak hanya mengandalkan peran pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dunia usaha.
“Pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya melalui penguatan sistem dan tata kelola, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran serta integritas setiap individu. Kami mengapresiasi langkah Telkom yang memberikan ruang bagi insan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi sebagai penyuluh dan penggerak integritas,” ujar Johanis.
Ia menambahkan, penguatan integritas di sektor swasta perlu diwujudkan melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Hal ini penting untuk memastikan setiap proses bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif.
Sementara itu, Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyampaikan bahwa integritas merupakan bagian penting dalam membangun budaya kerja perusahaan. Nilai tersebut perlu tercermin dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas seluruh insan perusahaan.
“Bagi Telkom, integritas bukan sekadar prinsip yang tertuang dalam kebijakan perusahaan, melainkan nilai yang harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan seluruh insan perusahaan. Melalui kolaborasi dengan KPK, kami ingin menyiapkan lebih banyak insan TelkomGroup yang mampu menjadi teladan sekaligus penggerak budaya antikorupsi di lingkungan kerjanya,” jelas Nanang.
Pelatihan PELOPOR dirancang dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 442 Tahun 2025. Standar tersebut menjadi landasan pengembangan kompetensi peserta, mulai dari membangun integritas personal, memahami nilai-nilai antikorupsi, hingga mengkomunikasikan pesan antikorupsi dan mendorong partisipasi kelompok sasaran dalam upaya pencegahan korupsi.
Pembelajaran dilaksanakan dengan metode blended learning yang mengombinasikan pembelajaran mandiri secara daring dan pelatihan tatap muka. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembelajaran daring pada 5–6 November 2026, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dan pelatihan klasikal mulai 9 November 2026.
Dalam prosesnya, peserta mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran aplikatif, seperti penyusunan dokumen penyuluhan, pengembangan keterampilan komunikasi antikorupsi, serta refleksi pengalaman integritas. Rangkaian ini diharapkan membekali peserta dengan kemampuan menyampaikan pesan antikorupsi secara efektif dan mengajak lingkungan kerjanya berpartisipasi dalam membangun budaya integritas.
Program ini juga membuka jalur pengembangan kompetensi melalui sertifikasi PAKSI dan API. Sertifikasi PAKSI membekali peserta dengan kompetensi untuk menyampaikan edukasi dan penyuluhan antikorupsi kepada kelompok sasaran. Sementara itu, sertifikasi API diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam merancang, membangun, dan mengembangkan sistem serta budaya integritas di lingkungan organisasi.
Melalui pengembangan kompetensi tersebut, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi risiko korupsi, mengenali potensi benturan kepentingan, serta menghadapi dilema etika dalam pelaksanaan pekerjaan. Kompetensi ini selanjutnya diharapkan dapat diterapkan melalui edukasi, keteladanan, dan penguatan praktik integritas di unit kerja masing-masing.
Pembukaan pelatihan pada Senin (9/11) turut dihadiri Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin serta jajaran manajemen Telkom, termasuk Direktur Human Capital Management Willy Saelan dan Senior General Manager Telkom CorpU M. Subhan Iswahyudi.
Melalui kolaborasi ini, KPK berharap keterlibatan dunia usaha dalam pencegahan korupsi semakin luas. Upaya tersebut perlu didukung tidak hanya melalui penerapan sistem dan tata kelola yang baik, tetapi juga melalui sumber daya manusia yang berintegritas dan konsisten menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam aktivitas organisasi.
Sumber: kpk.go.id
