Peluang IPO Waralaba Lokal Terbuka, Kementerian UMKM Tekankan Tata Kelola dan Fundamental Bisnis

HARIANINDONESIARAYA.COM – Mengapa banyak merek waralaba lokal perlu memperkuat fundamental sebelum memperluas jaringan gerai?

Bagaimana standardisasi operasional dan tata kelola profesional dapat menentukan keberlanjutan bisnis franchise?

Bisakah UMKM berkembang menjadi korporasi besar yang siap memperoleh pendanaan dari investor pasar modal?

Kementerian UMKM Ingin Mengubah Waralaba Lokal dari Bisnis Kemitraan Jadi Korporasi Profesional

Kementerian UMKM mendorong transformasi industri waralaba nasional agar tidak hanya berkembang melalui penambahan gerai, tetapi juga memiliki fondasi bisnis yang kuat untuk tumbuh menjadi korporasi berskala besar.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman menilai waralaba merupakan instrumen strategis untuk mempercepat peningkatan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Franchise bukan sekadar model kemitraan untuk memperluas jaringan usaha, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong UMKM naik kelas,” kata Bagus dalam Indonesia Franchise & Business Concept (IFBC) di Tangerang, Banten, Jumat, (6/11/2026).

Menurutnya, merek lokal harus memiliki fundamental bisnis kuat, sistem operasional terstandar, dan tata kelola profesional sebelum memperbesar skala usahanya.

Standardisasi Operasional dan Perlindungan Merek Menjadi Fondasi Penting Mitra Waralaba

Bagus menegaskan, pertumbuhan jaringan waralaba harus diikuti konsistensi kualitas produk dan layanan agar setiap gerai mampu mempertahankan standar bisnis yang sama.

Pengusaha perlu memperkuat Standard Operating Procedure (SOP), manajemen operasional, sistem pengawasan, serta perlindungan merek dagang untuk mengurangi risiko ketidakkonsistenan dalam pengembangan jaringan.

Selain aspek operasional, legalitas juga menjadi perhatian karena hubungan antara pemilik merek atau franchisor dan mitra waralaba membutuhkan kepastian hukum.

Salah satu persyaratan yang harus diperhatikan adalah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagai bagian dari kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha waralaba.

Holding UMKM Berbasis Klaster Disiapkan untul Perkuat dengan Integrasi Ekosistem Bisnis Nasional

Kementerian UMKM juga menyiapkan pengembangan program Holding UMKM berbasis klaster untuk meningkatkan keterhubungan antarpelaku usaha sekaligus membangun ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha dan menciptakan keterhubungan bisnis yang mendukung pertumbuhan pelaku UMKM secara berkelanjutan.

Penguatan ekosistem menjadi penting karena ekspansi waralaba membutuhkan kesiapan tidak hanya dari pemilik merek, tetapi juga dari mitra usaha dan sistem pendukung operasionalnya.

Akses Pembiayaan KUR Dan Papan Akselerasi BEI Didorong untuk Membantu Waralaba Lokal

Pemerintah membuka peluang pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pasar modal agar pengusaha waralaba mempunyai pilihan sumber pendanaan sesuai kebutuhan bisnis.

“Kami ingin membuka semakin banyak alternatif pembiayaan bagi UMKM dan franchise. Tidak hanya melalui pembiayaan perbankan seperti KUR, tetapi juga melalui pasar modal,” ujar Bagus.

Melalui Papan Akselerasi BEI, pengusaha yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pendanaan dari investor dan menjadikan pencatatan saham sebagai salah satu tahapan menuju IPO.

Sekitar 43 UKM telah memanfaatkan Papan Akselerasi dengan total penghimpunan dana mencapai Rp2 triliun, berdasarkan keterangan Bagus.

Industri Waralaba dengan Omzet Rp143 Triliun Membutuhkan Fondasi Bisnis Memperluas Pasar

Besarnya potensi industri waralaba nasional terlihat dari omzet yang melampaui Rp143 triliun pada 2024 dan penyerapan sekitar 98 ribu tenaga kerja.

Kementerian Perdagangan juga mencatat 169 pemberi waralaba dalam negeri telah memiliki STPW. ANTARA News

Bagus mengatakan, penguatan merek lokal harus menjadi fondasi sebelum pengusaha memperluas jangkauan ke pasar internasional.

“Kita harus membangun merek lokal yang kuat di negeri sendiri, tetapi jangan berhenti hanya di pasar domestik,” ujarnya.

Melalui profesionalisasi manajemen, standardisasi operasional, kepatuhan regulasi, dan akses pendanaan, pemerintah berharap semakin banyak waralaba lokal mampu tumbuh berkelanjutan serta bersaing di pasar global.****